Pemprov Banten Bawa Layanan Kesehatan, Pangan, dan Bantuan ke Tengah Warga Pandeglang
PANDEGLANG, TirtaNews — Warga Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, tak perlu pergi ke kantor pemerintah atau fasilitas pelayanan yang jauh untuk mengurus sejumlah kebutuhan. Di Lapangan Dapur Leoz, mereka bisa memeriksakan kesehatan, membeli bahan pangan dengan harga lebih murah, mengurus legalitas usaha, hingga menerima bantuan sosial dan pendidikan.
Pelayanan terpadu itu digelar Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, badan usaha milik daerah, dan sejumlah perangkat daerah, Rabu, 2 September 2026.
Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah meninjau langsung sejumlah stan pelayanan. Keduanya juga berdialog dengan warga yang datang untuk memanfaatkan berbagai program pemerintah.
Layanan yang tersedia antara lain Cek Kesehatan Gratis atau CKG, Gerakan Pangan Murah, pengurusan Nomor Induk Berusaha atau NIB tanpa biaya, pelayanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan berbagai layanan tersebut dirancang untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat.
“Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” kata Dimyati.
Menurut dia, bantuan pemerintah tidak cukup hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Pemerintah juga harus membuka akses agar masyarakat dapat membangun kemandirian ekonomi.
“Kalau sudah mandiri, mereka bisa menghasilkan uang sendiri dan bisa meringankan beban negara dan pemerintah, terutama terkait pengangguran,” ujarnya.
Dimyati mendorong masyarakat mengembangkan usaha berbasis rumah tangga. Ia berharap setiap keluarga memiliki aktivitas produktif yang dapat menjadi sumber penghasilan.
“Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif,” kata dia.
Capaian Pemeriksaan Kesehatan Lampaui Target
Salah satu layanan yang paling banyak didatangi warga adalah Cek Kesehatan Gratis. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target statistik, tetapi memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan sejak dini.
Pemerintah pusat menargetkan cakupan CKG di Banten mencapai 46 persen dari jumlah penduduk. Hingga saat ini, sebanyak 6,48 juta dari sekitar 12,9 juta penduduk Banten telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan atau sekitar 50,24 persen.
“Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG,” kata Ati.
Menurut Ati, pemeriksaan kesehatan sejak dini memungkinkan penyakit diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Hasil CKG di Banten, kata dia, banyak menemukan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.
Kedua penyakit tersebut, apabila tidak ditangani, berpotensi menimbulkan komplikasi seperti penyakit jantung dan gagal ginjal.
Selain penyakit tidak menular, pemerintah juga melakukan pencarian kasus aktif untuk penyakit tuberkulosis atau TBC. Tahun ini Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC. Hingga September 2026, penemuan kasus disebut telah mencapai sekitar 66 persen dari target.
“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” ujar Ati.
Warga yang dinyatakan sehat akan diberikan edukasi untuk kembali melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya. Sedangkan mereka yang terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes akan diarahkan untuk memperoleh pengobatan lanjutan melalui fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas.
Dari Bantuan Kuliah hingga Kebutuhan Sehari-hari
Selain layanan kesehatan dan administrasi, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan kepada warga. Bantuan itu mencakup 350 paket sembako, bantuan pendidikan anak yatim, bantuan untuk masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif, beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan bagi anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
Bagi Rangga Aditia, 19 tahun, layanan tersebut membuka kesempatan yang sebelumnya tidak ia rencanakan. Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang itu semula berniat langsung bekerja setelah lulus sekolah karena keluarganya tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai kuliah.
Namun, Rangga mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa dan dinyatakan lolos. Ia memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Mathla’ul Anwar.
“Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” kata Rangga, warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang.
Bantuan sosial juga diterima Sofariah, warga Cipancur, Kecamatan Menes. Ia memperoleh bantuan Jaminan Sosial Keluarga sebesar Rp500 ribu.
Uang tersebut rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membantu biaya pendidikan anaknya.
Suami Sofariah bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara Sofariah mengolah emping melinjo dengan penghasilan sekitar Rp10 ribu per kilogram atau rata-rata Rp30 ribu sehari ketika musim melinjo.
“Alhamdulillah bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, dan UMKM binaan juga menjadi salah satu titik yang ramai didatangi warga.
Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP menyediakan layanan pengurusan NIB secara gratis bagi warga yang ingin memperoleh legalitas usaha.
Bagi Dimyati, rangkaian pelayanan tersebut merupakan bagian dari satu tujuan yang sama, yakni membangun masyarakat yang sehat sekaligus mampu mandiri secara ekonomi.
“Pokoknya bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan,” kata Dimyati. (Ries/Red)
