Hebel untuk Irigasi Dipersoalkan, Penjelasan PUPR Banten Dipertanyakan
LEBAK, TirtaNews – Penggunaan bata ringan atau hebel pada proyek perbaikan saluran irigasi yang dikerjakan UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibaliung-Cisawarna, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, menuai sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan kesesuaian material tersebut dengan standar teknis konstruksi jaringan irigasi.
Kepala UPTD DAS Cibaliung-Cisawarna Sofyadi mengatakan penggunaan hebel dalam proyek tersebut telah sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Menurut dia, material itu hanya digunakan untuk meninggikan dinding saluran, bukan pada bagian dasar yang langsung bersentuhan dengan aliran air.
”Penggunaan hebel diperbolehkan karena sesuai RAB. Material itu hanya untuk peninggian saluran, bukan bagian dasar. Pekerjaan itu juga dilaksanakan pada masa kepala UPTD sebelumnya,” kata Sofyadi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan juga menilai penggunaan hebel tidak menjadi persoalan selama material tersebut mampu mencegah kebocoran.
”Gak masalah, yang terpenting material hebel tersebut kedap air,” ujar Arlan melalui pesan singkat.
Namun, penjelasan itu memunculkan kritik. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi Banten (Ampera Banten), Badru Tamami, menilai penggunaan hebel pada bangunan irigasi berpotensi menurunkan mutu konstruksi dan tidak sesuai dengan standar teknis.
Menurut Badru, hebel merupakan material berpori yang mudah menyerap air sehingga dinilai kurang tepat digunakan pada bangunan yang terus-menerus bersentuhan dengan aliran air. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memicu kerusakan struktur, mengurangi umur bangunan, hingga mengganggu fungsi distribusi air bagi lahan pertanian.
”Dengan dasar dan alasan apa pun, penggunaan hebel untuk bangunan irigasi tidak sesuai dengan standar teknis Kementerian PUPR,” kata Badru.
Ia berpendapat, infrastruktur irigasi semestinya menggunakan material yang memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan air dan tanah, seperti pasangan batu atau beton bertulang. Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, menurut dia, berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran apabila bangunan mengalami kerusakan lebih cepat dari umur rencana.
Perdebatan tersebut juga mengacu pada ketentuan teknis pembangunan jaringan irigasi. Dalam pedoman teknis pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kementerian PUPR, konstruksi saluran pada umumnya menggunakan pasangan batu atau beton yang dirancang tahan terhadap rendaman air dan beban hidrolik.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Dinas PUPR Provinsi Banten mengenai dasar teknis yang menjadi acuan penggunaan hebel pada proyek tersebut, termasuk hasil kajian atau rekomendasi teknis yang memastikan material itu memenuhi persyaratan untuk bagian saluran yang dibangun.
Persoalan ini membuka ruang evaluasi terhadap proses perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, dan pengawasan proyek irigasi. Kejelasan mengenai kesesuaian material menjadi penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang dibiayai anggaran publik memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan ketahanan bangunan. (Aep/Red)
