ICMI Banten Dorong Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
SERANG, TirtaNews — Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Banten, H. Eden Gunawan, menilai korupsi telah menjadi persoalan yang sangat mendesak dan mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Karena itu, upaya pencegahan melalui pendidikan dinilai harus diperkuat sejak usia dini.
Pernyataan tersebut disampaikan Eden dalam diskusi mengenai pendidikan dan pencegahan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan tokoh pesantren di Banten, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Eden, korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan nasional. Oleh sebab itu, strategi pemberantasannya harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
”Masalah korupsi saat ini sudah sangat urgen dan menjadi bahaya laten yang harus dihadapi bersama,” kata Eden.
Ia mengaku memperoleh banyak pelajaran mengenai tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi saat mengikuti program pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Cina. Menurut dia, negara tersebut menerapkan pengawasan yang ketat dan berlapis dalam upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Eden menekankan bahwa pendidikan merupakan instrumen paling penting dalam membangun budaya antikorupsi. Generasi muda, kata dia, harus dibekali pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai integritas agar mampu menolak praktik koruptif ketika kelak memasuki dunia kerja maupun pemerintahan.
”Didiklah anak-anak kita dan bekali dengan ilmu agar mereka mampu mencegah diri dari perbuatan korupsi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan saling berkaitan. Karena itu, penguatan integritas dinilai menjadi syarat penting untuk menciptakan iklim pembangunan yang sehat, termasuk dalam sektor perekonomian, logistik, dan investasi.
Sementara itu, perwakilan KPK bidang pendidikan, Kunto, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Menurut dia, pendekatan pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam membangun budaya integritas di tengah masyarakat.
”Pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting untuk membangun karakter yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini,” kata Kunto.
Ia menjelaskan, KPK terus mendorong penguatan pendidikan antikorupsi melalui sekolah, perguruan tinggi, pesantren, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara lebih luas dan berkelanjutan.
Dalam diskusi tersebut, para peserta sepakat bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Pendidikan karakter dinilai menjadi salah satu kunci untuk memutus mata rantai budaya korupsi di masa depan. (Az/Red)
