BBIAT Banyak Yang Terbengkalai, Aktivis Demo Di Dinas Perikanan Pandeglang
Tirtanews.co.id, Pandeglang, Banten – Kantor Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Pandeglang, didemo Aktivis Kabupaten Pandeglang, Banten yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Keadilan (AMMUK) Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dalam orasinya mereka menyuarakan soal pengelolaan Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) di wilayah Kabupaten Pandeglang yang diduga terbengkalai serta tidak dikelola secara maksimal dan diragukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil dari BBIAT tersebut. Diduga kuat, banyaknya Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang terbengkalai dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang kini telah menuai kritik publik.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, katanya, hampir semua BBIAT di Pandeglang tidak dikelola secara maksimal, bahkan, terbengkalai layaknya rumah hantu. Padahal, kata dia, sudah dipastikan setiap aset Pemerintah Daerah itu ada anggarannya, baik dari APBD, DAK APBN, ataupun Bantuan Keuangan Provinsi.
“Hampir semua BBIAT di Pandeglang tidak dikelola secara maksimal, bahkan, terbengkalai layaknya rumah hantu, padahal BBIAT di Pandeglang selalu mendapatkan anggaran baik untuk pembangunan, perehaban, pemeliharaan, ataupun operasional,” ungkap orator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Keadilan (AMMUK) Kabupaten Pandeglang, Iik Sengkleh, Jum’at (14/7/2023).
Namun, katanya, ketika manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, lanjutnya, lantas apalah artinya semua itu. “Kami sangat kecewa melihat kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang yang terkesan menghambur – hamburkan anggaran tanpa bisa dilihat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Aris Doris orator aksi lainnya menambahkan, kami sangat kecewa melihat kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang yang terkesan menghambur-hamburkan anggaran tanpa bisa dilihat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
“Salah satunya kita bisa melihat BBIAT di Kecamatan Cipeucang, Banjar, dan Cimanuk yang terbengkalai kondisinya. Maka itu Inspektorat Kabupaten Pandeglang dan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten harus segera melakukan audit LPJ dan sidak ke lokasi BBIAT yang ada di Pandeglang,” paparnya.
Demikian juga dikatakan oleh Aning Hidayat. Dia mengatakan, dirinya mendapatkan informasi dari pihak dinas perikanan Kabupaten Pandeglang yang disampaikan saudari Fatmawati kepadanya bahwa keterbengkalaian BBIAT di Kabupaten Pandeglang itu, disebabkan lantaran minim, bahkan nyaris tidak ada anggaran dari keuangan Pemerintah Kabupaten untuk mengurus serta mengelola BBIAT secara maksimal.
“BBIAT di Kabupaten Pandeglang banyak yang terbengkalai. Hal itu disebabkan minimnya bahkan nyaris tidak ada anggaran dari keuangan Pemerintah Kabupaten untuk mengurus serta mengelola BBIAT secara maksimal, pertanyaannya, apakah Pemerintah Daerah (Pemda) pandeglang selama ini tidak memperhatikan kebutuhan BBIAT untuk masyarakat,” pungkasnya. (Ri3z/01).