BPS Soroti Capaian Sensus Ekonomi Banten yang Masih di Bawah Nasional
SERANG, TirtaNews – Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah mempercepat dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Permintaan itu disampaikan setelah capaian pendataan di Banten masih berada di bawah rata-rata nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Daerah Penguatan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa, 4 Agustus 2026, Andra menilai sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk memetakan kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang dihasilkan, kata dia, akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
”Sensus Ekonomi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha, potensi sektor-sektor ekonomi, serta berbagai perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Andra.
Menurut dia, kualitas data akan menentukan arah kebijakan pemerintah, mulai dari mendorong investasi, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, hingga mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Andra juga menegaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 di Banten dapat berjalan optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan sensus. Ia menyebut Sensus Ekonomi sebagai “general check-up ekonomi bangsa” yang menyediakan data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan.
Meski memiliki posisi strategis sebagai ekonomi terbesar ketujuh di Indonesia, penghubung Pulau Jawa dan Sumatera, serta daerah dengan realisasi investasi terbesar keempat secara nasional, Sonny mengingatkan bahwa progres pendataan di Banten masih tertinggal dibandingkan capaian nasional.
”Progres pendataan SE2026 di Provinsi Banten masih berada di bawah capaian nasional dan memerlukan perhatian serta upaya bersama,” kata Sonny.
Ia menilai percepatan pendataan memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan, terutama untuk membuka akses pendataan di kawasan industri, perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, serta perusahaan-perusahaan besar yang belum memberikan respons kepada petugas sensus.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, jajaran pimpinan BPS RI, kepala BPS kabupaten/kota se-Banten, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. (Aep/Red)
