Kemendagri Dorong Pengelolaan Sampah Jadi Energi Perkuat Transisi Energi Nasional
JAKARTA, TirtaNews – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memperkuat dukungan terhadap pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi Waste-to-Energy (WtE) dan Refuse-Derived Fuel (RDF). Langkah tersebut dinilai dapat menjadi penghubung antara pengelolaan persampahan dan agenda transisi energi nasional.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat bertajuk SIPA Legacy and Way Forward: Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir dan Kontribusi pada Transisi Energi yang digelar secara hibrida di Ruang Benny S. Muljana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Rapat dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Ditjen Bina Pembangunan Daerah diwakili Perencana Ahli Muda Anita Putri Rahayu.
Dalam forum tersebut, Program Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA), hasil kerja sama Bappenas dan UNDP Indonesia sejak 2024, dipaparkan sebagai pijakan penyusunan kebijakan berbasis bukti dalam pengelolaan sampah. Meski demikian, peserta rapat menilai masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, model bisnis, kesiapan infrastruktur, hingga kepastian pasar bagi produk hasil pengolahan sampah.
Pada sesi dialog, perwakilan Kementerian ESDM menjelaskan pemerintah kini memiliki unit khusus yang menangani pengembangan energi baru dari sampah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah yang berpotensi mencemari sungai maupun laut sekaligus menghasilkan sumber energi alternatif.
Pengelolaan sampah dibedakan berdasarkan skala. Untuk volume besar, pemerintah mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Sementara untuk skala menengah dikembangkan teknologi pirolisis yang mampu mengolah berbagai jenis sampah setelah melalui proses pemilahan.
Teknologi pirolisis menghasilkan sejumlah produk bernilai ekonomi, seperti biochar, gas, minyak pirolisis yang dapat diolah menjadi nafta, serta minyak bakar. Selain fasilitas yang telah berjalan di Benowo, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan skema serupa di enam kota lain sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan energi berbasis sampah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah. Selain resistensi sebagian masyarakat terhadap istilah “sampah”, pemerintah daerah juga menghadapi kendala regulasi dalam pemanfaatan gas metana sebagai pengganti LPG. Di sisi lain, sampah organik yang telah diolah menjadi kompos masih menghadapi keterbatasan pasar atau pengguna akhir.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap sinergi antarkementerian, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dapat mempercepat pengembangan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga mendukung ketahanan energi nasional. (Husni/Red)
