PDI Perjuangan Serang Konsolidasi Struktur, Bidik Dua Kali Lipat Kursi DPRD
SERANG, TirtaNews — PDI Perjuangan Kabupaten Serang memperkuat konsolidasi organisasi melalui rekrutmen dan penyegaran kepengurusan hingga tingkat bawah. Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat pada awal 2026, bertempat di Aula DPD PDI Perjuangan Banten, Cikulur, Kota Serang, Kamis (30/4/2026).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Serang, H. Madsuri, mengatakan konsolidasi dilakukan melalui musyawarah anak cabang (Musancab) dan musyawarah anak ranting (Musran). “Ini bukan perombakan total, tetapi penyegaran. Pengurus yang aktif dipertahankan, yang tidak aktif diganti,” ujarnya.
Menurut Madsuri, setiap pengurus anak cabang kini beranggotakan 11 orang, sedangkan pengurus ranting berjumlah tujuh orang. Konsolidasi tersebut diikuti pengurus dari 29 kecamatan serta perwakilan 326 desa di wilayah Kabupaten Serang.
Ia menilai stabilitas struktur partai menjadi kunci menghadapi agenda politik mendatang. PDI Perjuangan Kabupaten Serang menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPRD dari lima menjadi sepuluh kursi pada pemilu berikutnya.
Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja nasional partai yang sebelumnya digelar di Jakarta, sekaligus bagian dari upaya memperkuat mesin politik di tingkat akar rumput.
Di tengah konsolidasi internal, partai masih menunggu kejelasan regulasi pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilihan nasional dan lokal.
Dalam skema tersebut, pemilihan presiden, DPR RI, dan DPD RI dipisahkan dari pemilihan kepala daerah dan DPRD. Pemilihan lokal direncanakan berlangsung pada 2031, meski masih terbuka kemungkinan dimajukan ke 2029.
Meski demikian, Madsuri menyatakan partainya tetap menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029 dengan penguatan struktur dan kaderisasi.
PDI Perjuangan menegaskan fungsi legislatif sebagai jalur utama memperjuangkan aspirasi masyarakat, melalui pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Aspirasi dihimpun lewat reses, dialog warga, serta komunikasi dengan tokoh masyarakat.
Partai juga mendorong peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk program pendidikan gratis dan jaminan kesehatan. Namun, realisasi program tersebut dinilai bergantung pada kapasitas anggaran daerah.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat, PDI Perjuangan menyatakan dukungan selama kebijakan tersebut berpihak pada masyarakat. Meski demikian, partai tetap memberikan catatan kritis, terutama terkait besaran anggaran.
“Program yang pro-rakyat tentu didukung, tetapi tetap perlu dikritisi agar tepat sasaran,” kata Madsuri.
Sebagai partai di luar pemerintahan, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai penyeimbang dengan tetap mendukung kebijakan yang dinilai bermanfaat, sekaligus menyampaikan kritik konstruktif. (Yuli/Red)
