SMSI dan RRI Bersatu Lawan Hoaks, Kompetensi Wartawan Jadi Prioritas
JAKARTA, TirtaNews.co.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) bersepakat memperkuat kerja sama untuk menghadapi peredaran hoaks di ruang digital. Kolaborasi ini juga diarahkan pada peningkatan kompetensi wartawan dan penyebaran informasi pembangunan yang akurat.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama itu merupakan tindak lanjut gagasan bersama dengan Direktur Utama RRI Hendrasmo untuk menghadapi persoalan disinformasi yang semakin kompleks.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan.
SMSI, kata dia, memiliki jaringan 3.181 media siber, termasuk perusahaan media rintisan yang tersebar di berbagai daerah. Jaringan itu dinilai dapat mendukung penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Firdaus juga menyatakan dukungan terhadap rencana integrasi RRI dan TVRI sebagai platform media publik dengan jangkauan lebih luas. Menurut dia, penguatan jaringan media publik dan media siber dapat membantu memperluas distribusi informasi kepada masyarakat.
Namun, upaya melawan hoaks, menurut Firdaus, tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah menyebar. Ekosistem media perlu ditopang wartawan yang kompeten, profesional, dan mampu memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan.
Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kemitraan dengan SMSI merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan ekosistem informasi digital. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan media besar, tetapi juga media kecil dan rintisan yang ikut membentuk opini publik.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Ia berharap kolaborasi kedua lembaga dapat mendorong peningkatan kualitas konten sekaligus memperkuat kemampuan media dalam menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, yang hadir dalam acara itu, menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurut dia, perkembangan teknologi digital telah mengubah ruang publik menjadi arena penyebaran informasi yang dapat diproduksi siapa saja.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengatakan, derasnya arus informasi tidak otomatis meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar kini bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.
Ia juga mengingatkan pengaruh algoritma platform digital dalam membentuk kebiasaan masyarakat mengonsumsi informasi. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari pengguna akan memengaruhi rekomendasi berikutnya.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Menurut dia, pemanfaatan data pengguna memungkinkan platform menyusun profil dan menyesuaikan konten dengan preferensi masing-masing orang. Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat terus terpapar informasi yang sejalan dengan pandangannya, sementara informasi yang berbeda semakin jarang dijumpai.
Komaruddin menilai kemampuan memeriksa sumber, menguji kebenaran, dan mempertanyakan informasi menjadi semakin penting. Literasi digital, kata dia, perlu diperkuat di lingkungan keluarga, pendidikan, media, dan pemerintahan.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” ujarnya.
Ia menilai kerja sama antara lembaga penyiaran publik dan organisasi perusahaan media dapat menjadi salah satu upaya membangun ekosistem informasi yang lebih sehat. Meski demikian, efektivitas kolaborasi tersebut akan ditentukan oleh pelaksanaan program dan konsistensi penerapannya.
Penandatanganan MoU ini diharapkan tidak berhenti sebagai kesepakatan kelembagaan. Pelatihan wartawan, uji kompetensi, penguatan verifikasi, dan penyebaran informasi pembangunan menjadi sejumlah agenda yang perlu diterjemahkan ke dalam program nyata.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky. (Husni/Red)
