DPR Papua Tengah Minta Pemerintah Pusat Perkuat Sosialisasi Program hingga Pelosok
TANGERANG, TirtaNews — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Diben Elaby meminta pemerintah pusat memperkuat sosialisasi program pembangunan hingga ke pelosok Tanah Papua. Menurut dia, lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat dapat memicu kesalahpahaman dan menghambat pelaksanaan program.
Diben menyampaikan hal itu seusai mengikuti diskusi bertajuk “Suara Indonesia dari Timur” di Tangerang, Banten, Senin, 31 Agustus 2026. Diben yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Papua Tengah menilai banyak program pemerintah pusat sebenarnya berpotensi memberi manfaat bagi masyarakat Papua.
Namun, menurut dia, persoalan muncul karena sebagian program belum disosialisasikan secara memadai kepada masyarakat di daerah.
“Banyak program-program nasional yang masuk. Itu sebenarnya kabar baik buat kami di Papua Tengah, di Papua seluruhnya. Namun demikian, tidak pernah disosialisasikan secara baik,” kata Diben.
Ia mengatakan keterlibatan masyarakat adat dalam proses komunikasi mengenai program pemerintah juga masih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan jarak antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput.
“Bahkan keterlibatan masyarakat adat itu minim, sehingga ada komunikasi yang putus,” ujarnya.
Diben meminta pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan sosialisasi melalui pemerintah daerah atau kanal komunikasi formal. Menurut dia, penyampaian informasi perlu dilakukan secara langsung dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan wilayah pelosok yang sulit dijangkau.
“Sosialisasi secara langsung dan berkelanjutan sangat penting. Ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan terhadap program pemerintah pusat,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai bagian dari proses, bukan sekadar penerima informasi. Keterlibatan masyarakat adat, kata Diben, diperlukan sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan program.
Menurut dia, komunikasi yang terbuka dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi potensi konflik atau penolakan yang muncul akibat kurangnya informasi.
Diben berharap pemerintah pusat menjadikan penguatan komunikasi sebagai bagian penting dari pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua. Program nasional, kata dia, akan lebih mudah diterima jika masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaannya.
“Kita mau Papua ini maju, Papua ini bangkit, Papua ini menjadi,” ujar Diben. (Jeri/Red)
