Perkuat Kedaulatan, Kepala BIN Dorong UU Penanggulangan Spionase
Jakarta, Tirtanews.co.id — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendorong adanya regulasi khusus yang mengatur penanggulangan spionase dan intervensi asing. Menurutnya, aturan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia.
Herindra menyampaikan pandangan tersebut dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang digelar ASEAN Study Center (ASC) FISIP Universitas Indonesia (UI) di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Menurut Herindra, perkembangan ancaman terhadap negara tidak selalu berlangsung secara terbuka. Sejumlah aktivitas spionase dan intervensi asing dapat bergerak dalam wilayah abu-abu yang sulit dijangkau menggunakan instrumen hukum konvensional.
“Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” ujar Herindra kepada wartawan.
Ia mengatakan, gagasan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing perlu dikaji secara komprehensif. Regulasi tersebut, kata dia, harus mampu memperkuat keamanan nasional tanpa mengabaikan demokrasi dan kebebasan sipil.
Selain regulasi, Herindra menekankan perlunya penguatan kontraintelijen serta koordinasi antarlembaga. Langkah tersebut penting untuk mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan maupun keselamatan warga negara.
Sementara itu, Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani menilai seminar tersebut relevan dengan kondisi global saat ini. Ia mengatakan perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata melalui kajian dan rekomendasi kebijakan bagi negara.
“Untuk apa menjadi menara gading kalau tidak ada gunanya bagi masyarakat dan negara?” kata Evi.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan pandangan yang konstruktif dari berbagai perspektif politik, ekonomi, keamanan, dan sosial.
Seminar tersebut dihadiri akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, parlemen, serta pakar dari dalam dan luar negeri. Sejumlah pembicara yang terlibat antara lain Hj. Nurul Arifin, Mayjen TNI Ari Yulianto, Andi Widjajanto, Ardi Sutedja, Christopher Hariman Rianto, Nobuhiro Aizawa, dan Ken Conboy.
Melalui forum tersebut, ASC FISIP UI mendorong dialog lintas pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan nasional yang adaptif terhadap perkembangan ancaman spionase, intervensi asing, keamanan siber, dan dinamika geopolitik global, dengan tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi dan kepentingan nasional.
