Kemendagri Minta Daerah Perkuat Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis
JAKARTA, TirtaNews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah memperkuat tindak lanjut Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti pada tahap skrining. Penguatan sistem rujukan, kapasitas rumah sakit daerah, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Komitmen itu disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, dalam Forum Diskusi Aktual bertema Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis yang digelar secara hybrid belum lama ini di Jakarta.
Forum yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri itu membahas berbagai tantangan pelaksanaan Program CKG, mulai dari sistem rujukan, kapasitas layanan kesehatan, tata kelola pelayanan, hingga koordinasi antarpemangku kepentingan di daerah.
Dalam paparannya, Fauzan menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko maupun penyakit melalui Program CKG memperoleh layanan kesehatan lanjutan secara komprehensif.
Menurut dia, tindak lanjut program membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Cek Kesehatan Gratis. Bappeda berperan menyelaraskan perencanaan dan pembiayaan, Dinas Kesehatan mengoordinasikan layanan dan evaluasi program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi dengan aplikasi SATUSEHAT, sedangkan Dinas Pendidikan serta Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam pelaksanaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Forum juga mencatat hingga 12 Juli 2026 Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau lebih dari 62,9 juta peserta di seluruh Indonesia. Capaian tersebut dinilai berada pada jalur target, namun tingginya temuan faktor risiko penyakit tidak menular turut meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan lanjutan.
Karena itu, peserta forum mendorong penguatan kapasitas rumah sakit umum daerah (RSUD), pemenuhan tenaga kesehatan, optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta penguatan sistem rujukan. Sejumlah praktik baik dari pemerintah daerah juga diharapkan dapat direplikasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program.
Melalui forum tersebut, Kemendagri menegaskan akan terus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan. Penguatan koordinasi lintas sektor, digitalisasi data kesehatan, percepatan penyerapan anggaran, dan perbaikan sistem rujukan diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan Program Cek Kesehatan Gratis dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat. (Husni/Red)
