Koordinator Forum Aktivis Serang Raya Desak Evaluasi Kinerja Sekda
SERANG, TirtaNews – Gelombang demonstrasi yang dalam beberapa waktu terakhir dilakukan berbagai organisasi mahasiswa di Kabupaten Serang dinilai sebagai sinyal adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Koordinator Forum Aktivis Serang Raya, Rifki Sukmawan, mengatakan maraknya aksi unjuk rasa tidak dapat dipandang semata sebagai dinamika demokrasi. Menurut dia, frekuensi demonstrasi yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan yang belum terselesaikan di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang.
“Jika setiap hari terdengar keluhan masyarakat dan mahasiswa terus turun ke jalan, yang perlu diperiksa bukan hanya suara protesnya, tetapi juga mesin birokrasi yang berada di balik kemudi,” kata Rifki dalam keterangannya, Rabu (10/6/26).
Rifki menilai Pemerintah Kabupaten Serang perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas kerja birokrasi. Selain Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemegang mandat politik, ia menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertanggung jawab mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD) serta menjalankan roda administrasi pemerintahan.
Menurutnya, banyaknya persoalan yang memicu aksi mahasiswa dari berbagai organisasi menjadi indikator bahwa koordinasi birokrasi belum berjalan optimal.
“Jangan sampai Sekda hanya menjadi penumpang yang menikmati fasilitas kendaraan pemerintahan, tetapi tidak mampu mengendalikan laju birokrasi. Ketika kapal terus dihantam gelombang dan awak kapal saling kebingungan, yang pertama dipertanyakan adalah kemampuan nahkodanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, seorang Sekda seharusnya mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang terukur serta responsif terhadap berbagai kritik dan aspirasi masyarakat.
Rifki menilai demonstrasi yang berulang merupakan “rapor merah” bagi kinerja birokrasi. Menurut dia, kondisi tersebut dapat mencerminkan lemahnya komunikasi, koordinasi, atau penyelesaian masalah di tingkat pemerintahan.
Atas dasar itu, Forum Aktivis Serang Raya meminta Bupati Serang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretaris Daerah. Evaluasi, kata dia, perlu dilakukan secara objektif dengan mengacu pada capaian kerja, efektivitas koordinasi birokrasi, serta kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan.
“Jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan jantung birokrasi daerah. Jika evaluasi menunjukkan tidak adanya kemampuan memperbaiki keadaan, pergantian Sekda merupakan langkah yang wajar demi menjaga efektivitas pemerintahan Kabupaten Serang,” kata Rifki. (Yuli/Red)
