Sekda Banten Tekankan Belanja Daerah Harus Selaras Asta Cita
SERANG, TirtaNews — Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi menekankan pembelanjaan anggaran pemerintah daerah harus selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita dan program prioritas pemerintah.
Hal itu disampaikan Deden saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten/kota se-Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Aula BPKAD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa, 14 April 2026.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mendukung target pembangunan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi,” kata Deden.
Ia menegaskan pengelolaan anggaran merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, kebijakan daerah perlu diselaraskan dengan agenda strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta akses pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Deden juga menyoroti tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Hampir seluruh daerah menghadapi kesulitan dalam memenuhi ketentuan ini,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar memprioritaskan belanja wajib, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, penerapan sistem kerja hibrida, serta optimalisasi penggunaan fasilitas pemerintah. Dari langkah tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan penghematan anggaran sekitar Rp200 miliar.
“Efisiensi ini akan dialokasikan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan,” kata Deden.
Dana hasil efisiensi juga direncanakan mendukung program prioritas lain, termasuk perluasan akses pendidikan gratis hingga ke madrasah swasta.
Deden berharap rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama atas berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. (Aep/Red)
