DPRP Papua Tengah Dukung Subsidi Pesawat Perintis di Delapan Kabupaten
NABIRE, TirtaNews — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka konektivitas udara melalui subsidi penerbangan pesawat perintis di delapan kabupaten. Program tersebut dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Wakil Ketua I DPRP Papua Tengah, Diben Elaby, mengatakan subsidi penerbangan perintis lebih tepat sasaran dibandingkan kebijakan subsidi penerbangan sebelumnya.
“Subsidi pesawat perintis benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di daerah pegunungan dan wilayah terpencil,” kata Diben pada 18 Agustus 2026.
Menurut dia, pemerintah provinsi sebelumnya pernah memberikan subsidi kepada Sriwijaya Air. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses transportasi terbatas.
Diben mengatakan konektivitas udara melalui penerbangan perintis telah lama dinantikan masyarakat Papua Tengah. Pesawat perintis dinilai menjadi salah satu sarana penting untuk membuka akses masyarakat terhadap transportasi, distribusi barang, serta pelayanan dasar.
Meski mendukung program tersebut, Diben meminta pemerintah provinsi mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah praktik percaloan tiket dan jasa pengiriman barang.
“Yang harus diwaspadai pemerintah provinsi adalah praktik percaloan yang sering menyebabkan harga tiket dan ongkos pengiriman barang naik berkali lipat,” ujarnya.
Ia menilai praktik semacam itu dapat mengurangi manfaat subsidi bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta memastikan harga tiket dan biaya pengiriman tetap sesuai ketentuan serta mudah diakses oleh warga yang menjadi sasaran program.
“Jika hal ini terjadi, masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat secara utuh. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat dan menjalin kerja sama yang baik,” kata Diben.
DPRP Papua Tengah berharap subsidi penerbangan perintis di delapan kabupaten tidak sekadar menjadi program konektivitas, tetapi benar-benar mampu menekan kesenjangan akses transportasi. Pemerintah juga diminta memastikan subsidi tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat di wilayah terpencil. (Jeri/Red)
