BKN Dampingi 643 Instansi Perkuat Integritas ASN
JAKARTA, TirtaNews — Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan pendampingan kepada 643 instansi pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan integritas aparatur sipil negara (ASN).
Program tersebut berjalan bersamaan dengan peluncuran sistem pembelajaran digital e-Learning ASN Berintegritas yang dikembangkan melalui kerja sama antara BKN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pendampingan kepada instansi pemerintah akan mencakup delapan aspek manajemen ASN, termasuk pengembangan kompetensi, budaya kerja, dan penguatan integritas aparatur.
Menurut Zudan, penguatan integritas menjadi aspek penting dalam pengelolaan ASN yang jumlahnya kini mencapai sekitar 6,7 juta orang.
“ASN merupakan pelaksana pengelolaan APBN dan APBD, penyelenggara pelayanan publik, penyusun regulasi, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama agar risiko-risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan,” kata Zudan dalam peluncuran program tersebut di Auditorium Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Sistem e-Learning ASN Berintegritas akan diintegrasikan dengan platform ASN Digital yang selama ini digunakan sebagai sistem berbagi pakai dalam pengelolaan manajemen ASN di berbagai instansi pemerintah.
Zudan menilai pembangunan budaya integritas di kalangan ASN akan berdampak langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur. Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga memerlukan pendidikan yang berkelanjutan.
“E-learning merupakan instrumen yang sangat kuat sebagai platform pembelajaran integritas. Ke depan, pembelajaran ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan karier ASN,” kata Setyo.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menambahkan bahwa penguatan integritas menjadi bagian dari transformasi pembelajaran ASN melalui pendekatan Corporate University. Ia menilai pembelajaran aparatur perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kinerja.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa integritas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kompetensi ASN.
“Hari ini kita bukan sekadar meluncurkan platform digital, tetapi sedang meletakkan fondasi moral bagi masa depan birokrasi Indonesia. Integritas tidak lahir secara instan, melainkan harus dilatih dan dibangun secara terus-menerus,” ujarnya.
Peluncuran platform tersebut menjadi bagian dari kolaborasi empat lembaga pemerintah dalam memperkuat budaya antikorupsi dan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional serta berintegritas. (Husni/Red)
