Andra Soni: Bedah Rumah Percepat Pemenuhan Hunian Layak di Banten
TANGERANG, TirtaNews — Gubernur Banten Andra Soni menyatakan program bantuan bedah rumah menjadi salah satu kunci percepatan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Banten.
Pernyataan itu disampaikan Andra dalam peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 yang digelar secara nasional di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin, 30 Maret 2026.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.
Menurut Andra, keberhasilan program perumahan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga pembiayaan dan perbankan.
“Kolaborasi ini menjadi strategi penting untuk menghadirkan solusi perumahan yang inklusif sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Andra.
Ia menambahkan, program BSPS merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Dalam kesempatan itu, Andra juga menceritakan pengalaman pribadinya saat pertama kali memiliki rumah subsidi pada 2003.
“Saat itu kami sampai menangis. Rumah itu masih kami tempati hingga sekarang,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah, alokasi BSPS di Provinsi Banten pada 2026 mencapai 3.322 unit hingga Maret, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 1.742 unit. Secara keseluruhan, program ini berpotensi menjangkau hingga 6.975 unit rumah.
Sebaran bantuan mencakup seluruh kabupaten dan kota di Banten, dengan alokasi terbesar di Kabupaten Tangerang sebanyak 1.308 unit, diikuti Kabupaten Lebak 895 unit, dan Kabupaten Pandeglang 540 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya integrasi antara program perumahan dan penguatan ekonomi masyarakat. Menurut dia, akses pembiayaan yang terjangkau menjadi faktor krusial agar program berjalan berkelanjutan.
“Masyarakat harus mendapat akses pembiayaan yang aman dan murah agar tidak terjerat pinjaman berbunga tinggi,” ujarnya.
Pemerintah pusat, kata Maruarar, telah menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk penurunan bunga pinjaman bagi nasabah program pembiayaan mikro serta alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan sebesar Rp180 triliun.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program perumahan memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan.
“Rumah adalah kebutuhan dasar. Jika program ini berjalan masif, kemiskinan akan berkurang,” kata Tito.
Andra Soni menyatakan optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mampu mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Banten. (Az/Red)
