Prabowo Fokuskan Sidang Kabinet pada Penanganan Bencana
JAKARTA, TirtaNews — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, dengan penanganan bencana alam sebagai salah satu agenda utama. Sidang tersebut menjadi forum konsolidasi pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan strategis nasional menjelang akhir tahun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi Presiden dalam sidang tersebut.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah, terutama di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden menyampaikan empati kepada para korban sekaligus memastikan bahwa proses pemulihan terus berjalan.
“Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” kata Prabowo di hadapan para menteri.
Presiden menilai peningkatan frekuensi bencana alam akibat perubahan iklim global menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dari seluruh jajaran pemerintah. Ia menyatakan akan terus memantau langsung penanganan bencana di lapangan dengan intensitas kunjungan yang lebih sering.
“Ke Aceh saya sudah tiga kali, ke Sumatra Utara dua kali, ke Sumatra Barat baru satu kali. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan melihat langsung daerah-daerah tersebut untuk memantau perkembangan,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari TNI dan Polri, BNPB, Basarnas, kementerian dan lembaga terkait, BUMN, hingga relawan. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah kerja nyata di lapangan, bukan mencari pihak yang harus disalahkan.
“Ini bukan saat untuk mencari kesalahan, ini saatnya bekerja keras dan bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” katanya.
Prabowo menilai respons cepat dan koordinasi lintas sektor yang dilakukan berbagai pihak mencerminkan soliditas pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Menurut dia, penanganan bencana harus diperlakukan sebagai perintah operasi yang menuntut kecepatan dan inisiatif tanpa menunggu prosedur berlarut.
“Bencana itu perintah operasi. Tidak perlu menunggu radiogram atau terlalu banyak administrasi. Saya melihat ini sudah dilaksanakan oleh semua lembaga,” ujar Prabowo.
Menutup arahannya, Presiden menegaskan bahwa pengerahan sumber daya besar dalam penanganan bencana merupakan wujud kehadiran negara yang bertanggung jawab. Ia menyatakan kebanggaannya terhadap aparat negara yang bekerja langsung di tengah masyarakat.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut menegaskan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memastikan respons cepat, terkoordinasi, dan efektif terhadap bencana alam yang mengancam keselamatan masyarakat. (BPMI/Red)
