Ketum PB Pemuda Muslimin: Sekolah Gratis Banten Perluas Akses Pendidikan Menengah
SERANG, TirtaNews – Ketua Umum Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia, Usep Nukliri, menilai Program Sekolah Gratis Pemerintah Provinsi Banten menjadi terobosan yang memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama untuk jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh).
Pernyataan itu disampaikan Usep usai menghadiri pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Banten di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Kota Serang, Sabtu (18/7).
Menurut Usep, kebijakan tersebut membuka peluang lebih besar bagi anak-anak di Banten untuk menyelesaikan pendidikan menengah tanpa terbebani biaya. Ia berharap program itu mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan partisipasi pendidikan di daerah.
”Kesempatan masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA atau sederajat menjadi semakin terbuka. Harapannya tidak ada lagi anak-anak di Banten yang gagal menamatkan pendidikan karena persoalan biaya,” ujarnya.
Usep mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam menghadirkan pendidikan yang lebih merata. Menurut dia, manfaat program itu tidak hanya dirasakan oleh siswa di sekolah negeri, tetapi juga mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Usep menilai kebijakan yang mencakup sekolah negeri dan swasta merupakan langkah yang masih jarang diterapkan di daerah lain.
Ia menyebut model pembiayaan tersebut layak menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain karena memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan menengah.
Selain memperluas akses pendidikan, Usep meyakini program tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui naiknya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka putus sekolah.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat mempertahankan keberlanjutan Program Sekolah Gratis agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. (Aep/Red)
