26 Tahun Banten, KH Embay : Jangan Sampai yang Sejahtera Hanya Pejabatnya
SERANG, TirtaNews.co.id — Dua puluh enam tahun setelah memisahkan diri dari Jawa Barat, Provinsi Banten masih menghadapi pekerjaan rumah besar: memastikan tujuan pemekaran benar-benar dirasakan masyarakat. Ketua Himpunan Aktivis Pembentukan Provinsi Banten (HAPPB) KH Embay Mulya Syarief menilai cita-cita awal pembentukan provinsi belum sepenuhnya tercapai.
Menurut Ki Embay, pemekaran Banten pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mempertanyakan capaian pembangunan setelah 26 tahun Banten berdiri sebagai provinsi.
“Banten menjadi provinsi untuk menyejahterakan masyarakatnya. 26 tahun menjadi provinsi yang sejahtera, baru para pejabatnya yang hidup bermewah-mewah, tapi masyarakatnya mayoritas masih miskin,” kata Ki Embay.
Ia menyebut kondisi tersebut ironis karena Banten memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu, menurut dia, semestinya menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menjadi potensi ekonomi yang dinikmati segelintir pihak.
“Padahal Banten mempunyai sumber daya alam yang amat kaya. Seharusnya kita malu kondisinya tertinggal oleh provinsi lain,” ujarnya.
Ki Embay juga menjadikan masyarakat Baduy sebagai salah satu gambaran tentang makna kesejahteraan. Menurut dia, masyarakat adat tersebut memiliki cara pandang berbeda mengenai kebutuhan hidup.
“Mereka tidak pernah kelaparan dan tidak mau menerima dana desa yang diperebutkan oleh desa-desa se-Indonesia,” ucapnya.
Ki Embay mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan Banten tidak semestinya hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi. Persoalan moral dan perilaku penyelenggara pemerintahan juga menjadi bagian penting dari masa depan daerah.
Ia menyoroti masih adanya persoalan seperti korupsi, pelecehan seksual, minuman keras, hingga penggunaan narkoba.
“Dari segi moralitas kita malu dengan masih banyaknya perilaku menyimpang, seperti korupsi, pelecehan seksual, miras, dan pengguna narkoba yang semakin meningkat,” tuturnya.
Menurut Ki Embay, pembangunan yang tidak dibarengi pembenahan moral berisiko kehilangan tujuan. Ia mengingatkan kembali pentingnya rasa malu sebagai bagian dari nilai keimanan.
“Sabda Rasulullah SAW, malu itu bagian dari iman. Kalau sudah tidak punya rasa malu, maka iman pun pergi. Bagaimana dengan moto iman dan takwa bisa terwujud,” ujarnya.
Ia mengajak pejabat dan masyarakat melakukan pembenahan secara bersamaan, baik dalam aspek moral maupun tata kelola pemerintahan. Embay juga mengingatkan bahwa kekuasaan semestinya dipandang sebagai amanah, bukan kesempatan untuk menikmati fasilitas dan kemewahan.
Lanjut Ki Embay, pejabat yang menganggap jabatan sebagai amanah akan menempatkan pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Bekerja adalah ibadah untuk mengumpulkan amal saleh sebagai bekal untuk mudik,” kata Ki Embay.
Bagi Ki Embay, persoalan mendasar pembangunan Banten terletak pada cara berpikir para pejabat dan penyelenggara pemerintahan. Perubahan, kata dia, harus dimulai dari orang-orang yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan.
“Jadi yang harus dibenahi adalah mindset pejabatnya. Ada ungkapan senjata itu bergantung siapa yang ada di belakangnya. The man behind the gun, yang lebih tepat adalah the mind behind the man. Manusia berbuat bergantung pikirannya,” tuturnya.
Ki Embay berharap momentum 26 tahun Provinsi Banten tidak berhenti sebagai perayaan usia administratif. Hari jadi, menurut dia, semestinya menjadi kesempatan untuk mengukur kembali apakah cita-cita para penggagas pembentukan Banten telah benar-benar diwujudkan.
Pertanyaan besarnya kini bukan lagi sekadar seberapa banyak pembangunan yang telah dilakukan, melainkan siapa yang paling merasakan manfaat pembangunan tersebut. (Az/Red)
