Bupati Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

0
Bupati Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah
Views: 5

PANDEGLANG, TirtaNews.co.id – Bupati Pandeglang Dewi Setiani menolak rencana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, jika tidak didahului kajian ilmiah yang komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait relokasi satwa langka tersebut. Menurut Dewi, ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik di sekitar Selat Sunda belum cukup menjadi alasan untuk memindahkan badak jawa dari habitat alaminya.

Sikap itu disampaikan Pemkab Pandeglang melalui pernyataan resmi yang diberitakan pada Selasa, 17 November 2026. Pemerintah daerah menyatakan menghormati upaya Kementerian Kehutanan dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam mencegah kepunahan badak jawa. Namun, kebijakan konservasi harus berpijak pada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap wacana pemindahan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, bukan semata-mata atas dasar asumsi risiko,” demikian pernyataan resmi Pemkab Pandeglang.

Dewi menilai Ujung Kulon memiliki posisi penting karena menjadi habitat alami terakhir populasi badak jawa yang masih bertahan di alam liar. Keberadaan satwa bercula satu itu juga telah menjadi bagian dari identitas dan kekayaan alam Pandeglang.

Menurut Pemkab, pemindahan badak jawa bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan konservasi ke kawasan lainnya. Badak jawa membutuhkan habitat dengan karakteristik khusus, termasuk ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, kubangan, tutupan vegetasi, serta ruang jelajah yang memadai.

Karena itu, kesamaan status sebagai taman nasional tidak otomatis menjadikan Alas Purwo sebagai habitat yang sesuai. Kelayakan kawasan tersebut harus dibuktikan melalui penelitian mengenai daya dukung ekosistem dan kemampuan badak beradaptasi.

Pemkab Pandeglang mengusulkan sedikitnya lima aspek yang harus dikaji sebelum keputusan relokasi diambil. Pertama, aspek ekologi dan habitat, meliputi ketersediaan pakan, sumber air, luas wilayah jelajah, daya dukung lingkungan, dan potensi penyakit.

Kedua, kondisi genetik dan populasi. Pemindahan individu dari populasi yang jumlahnya terbatas harus memperhitungkan keragaman genetik, risiko perkawinan sekerabat, tingkat stres, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan baru.

Ketiga, kesiapan sosial dan keamanan. Kajian perlu mencakup potensi konflik antara manusia dan satwa, ancaman perburuan, kesiapan petugas konservasi, hingga kepastian pendanaan perlindungan jangka panjang.

Keempat, risiko bencana dan penyakit. Pemerintah diminta menilai potensi penularan penyakit, kemungkinan kegagalan pemindahan, serta kesiapan penanganan apabila badak mengalami gangguan kesehatan atau kesulitan beradaptasi.

Kelima, aspek sejarah dan budaya. Pemkab menilai keberadaan badak jawa tidak hanya berkaitan dengan konservasi, tetapi juga memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Pandeglang dan Banten.

Pemkab meminta hasil penelitian tersebut dibuka kepada publik agar dapat ditelaah oleh kalangan akademisi, ilmuwan, lembaga konservasi, dan masyarakat.

Selain menuntut kajian ilmiah, pemerintah daerah juga meminta dilibatkan dalam setiap pembahasan mengenai masa depan badak jawa. Masyarakat yang tinggal di sekitar Ujung Kulon dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai kondisi kawasan yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah.

Pemkab juga mendorong penguatan perlindungan habitat asli melalui peningkatan patroli, pengendalian tanaman invasif, penguatan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan penyangga.

Dewi menegaskan, sikap pemerintah daerah bukan untuk menghambat upaya penyelamatan badak jawa. Pemkab mendukung seluruh langkah konservasi, tetapi menolak keputusan strategis yang tidak didasarkan pada penelitian menyeluruh.

“Bagi kami, Badak Jawa bukan hanya satwa. Ia adalah identitas Pandeglang, warisan leluhur, dan amanah untuk anak cucu kita. Kami tidak menolak ilmu pengetahuan. Kami hanya meminta, jangan pindahkan amanah ini tanpa kajian yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujarnya.

Pemkab Pandeglang menyatakan siap berdialog dengan Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akademisi, serta organisasi konservasi untuk mencari langkah terbaik menyelamatkan badak jawa dari ancaman kepunahan.

Pemerintah daerah juga tidak menutup kemungkinan adanya penelitian mengenai habitat alternatif. Namun, kelayakan kawasan tujuan dan dampak pemindahan terhadap kelangsungan hidup satwa harus menjadi pertimbangan utama.

Di tengah wacana relokasi tersebut, pemerintah pusat diharapkan menjelaskan dasar ilmiah yang melatarbelakangi rencana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo. Sebab, upaya mengurangi risiko bencana di habitat asal tidak boleh justru menghadirkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa yang dilindungi itu. (Rey/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *