Lemhannas Nilai Ketahanan Banten Cukup Tangguh, Skor Ideologi dan SDA Masih Rendah

0
Lemhannas Nilai Ketahanan Banten Cukup Tangguh, Skor Ideologi dan SDA Masih Rendah
Views: 9

SERANG, TirtaNews.co.id — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mencatat Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten mencapai 2,90 atau masuk kategori cukup tangguh. Meski fondasinya dinilai relatif terjaga, sejumlah aspek masih membutuhkan penguatan, terutama sumber kekayaan alam, ideologi, dan geografi.

Gubernur Lemhannas Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan penilaian itu dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Minggu, 4 Oktober 2026.

Dari delapan gatra yang menjadi indikator pengukuran, aspek politik memperoleh skor tertinggi, yakni 3,40. Posisi berikutnya ditempati demografi dengan skor 3,28 dan ekonomi 2,98. Adapun sumber kekayaan alam menjadi aspek dengan skor terendah, yakni 2,62, disusul ideologi 2,64 dan geografi 2,68.

Menurut Ace, angka tersebut menunjukkan ketahanan Banten relatif terjaga, tetapi belum sepenuhnya terbebas dari kerentanan. Ia mengatakan, penguatan ketahanan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan stabilitas politik, ketahanan sosial, dan keamanan.

“Capaian ini menunjukkan fondasi ketahanan Banten relatif terjaga. Namun, dinamikanya masih memerlukan penguatan,” ujar Ace.

Ia menjelaskan, skor ideologi dan ekonomi mengalami peningkatan, sedangkan sumber kekayaan alam relatif stabil. Sebaliknya, aspek geografi, demografi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan tercatat mengalami sedikit penurunan.

Bagi Lemhannas, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui program sektoral. Pemerintah daerah perlu memperkuat hubungan antaraspek pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pemerataan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ace menilai posisi Banten memiliki arti strategis bagi ketahanan nasional. Selain berada di kawasan Selat Sunda yang menjadi jalur pelayaran penting dunia, provinsi ini merupakan penyangga Jakarta sekaligus salah satu pusat industri nasional.

Sejarah Banten sebagai pusat perdagangan maritim sejak era Kesultanan Banten pada abad ke-16, menurut dia, menjadi modal sosial dan historis untuk menghadapi perubahan geopolitik global. Namun, posisi strategis itu juga menuntut kesiapan daerah menghadapi gangguan rantai pasok, transisi energi, dan persaingan teknologi.

“Jika Banten stabil dan maju, sebagian besar fondasi ketahanan ekonomi dan politik nasional kita akan semakin kokoh,” katanya.

Lemhannas merekomendasikan agar hasil pengukuran indeks ketahanan nasional digunakan sebagai sistem peringatan dini atau early warning system. Indikator tersebut juga perlu menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan, penganggaran, penyusunan regulasi, hingga fungsi pengawasan DPRD.

Ace berharap, kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusumah mampu memperkuat fondasi tersebut untuk mewujudkan visi Banten Emas 2045.

Sementara itu, Gubernur Andra Soni menegaskan pembangunan daerah tidak semestinya hanya dinilai dari jumlah program atau capaian indikator administratif. Hasil pembangunan, kata dia, harus tercermin dalam peningkatan kualitas hidup warga, kemudahan memperoleh layanan dasar, dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah Banten.

Dalam peringatan HUT ke-26 Banten yang mengusung tema “Banten Bergerak, Maju Berdampak”, Andra meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten merespons persoalan pembangunan secara adaptif dan cepat.

“Pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak program yang kita laksanakan, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang dirasakan dan seberapa nyata perubahan yang dihadirkan bagi masyarakat Banten,” ujar Andra.

Penilaian Lemhannas tersebut menempatkan pemerintah daerah pada satu pekerjaan rumah: menerjemahkan potensi strategis Banten menjadi kesejahteraan yang lebih merata. Skor ketahanan nasional bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan ukuran yang perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. (Aep/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *