ASN Didekatkan dengan Keluarga, BKN Uji Coba Skema Baru Tingkatkan Kinerja
JAKARTA, TirtaNews — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai menguji coba kebijakan penempatan aparatur sipil negara (ASN) lebih dekat dengan domisili dan keluarganya. Program yang digagas Kepala BKN Prof. Zudan itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pegawai sekaligus menekan beban pengeluaran rumah tangga.
Uji coba diterapkan di lingkungan internal BKN dengan menempatkan pegawai di Kantor Pusat, Kantor Regional, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal atau keluarga mereka.
Menurut Zudan, kebijakan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja ASN. Pegawai yang tidak lagi hidup terpisah dari keluarga dinilai memiliki motivasi kerja lebih baik dan dapat menjalankan peran di lingkungan keluarga secara lebih optimal.
”Pegawai diharapkan memiliki kinerja lebih tinggi karena dapat berkumpul dengan keluarga. Selain itu, beban ekonomi juga berkurang karena tidak lagi menanggung biaya transportasi dan akomodasi akibat tinggal berjauhan,” kata Zudan, Kamis, 23 Juli 2026.
Ia menjelaskan, selama ini banyak ASN harus menjalani penempatan yang jauh dari keluarga sehingga mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat tinggal, perjalanan, hingga kebutuhan rumah tangga di dua lokasi berbeda. Melalui kebijakan baru tersebut, BKN berharap pengeluaran pegawai dapat ditekan tanpa harus menunggu peningkatan pendapatan.
BKN menilai efisiensi biaya hidup dapat menjadi salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan ASN yang berdampak langsung terhadap produktivitas kerja. Langkah ini juga dipandang sebagai inovasi manajemen kepegawaian yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pegawai.
Selama masa uji coba, BKN akan mengevaluasi dampak program terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan publik. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar untuk menilai kelayakan penerapan kebijakan secara lebih luas.
Zudan berharap skema tersebut dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan ASN yang lebih adaptif, dengan tetap menjaga prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
Melalui program itu, BKN berupaya membangun manajemen ASN yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target organisasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai sebagai modal utama peningkatan kualitas pelayanan publik. (Husni/Red)
