Kemendagri Soroti Rendahnya Layanan Angkut Sampah Lombok Timur
LOMBOK TIMUR, TirtaNews — Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah sebelum menerapkan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). Dari sekitar 580,5 ton sampah yang diperkirakan dihasilkan setiap hari, baru 101 ton yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ijobalit.
Kondisi itu ditemukan dalam verifikasi lapangan Program LSDP yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Tim memeriksa kesiapan pemerintah daerah, termasuk calon lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA Ijobalit.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi aktual di lapangan sekaligus menindaklanjuti hasil verifikasi teknis.
“Berdasarkan hasil verifikasi, Pemkab Lombok Timur menunjukkan komitmen dan kesiapan yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah critical actions yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum memasuki tahap implementasi,” kata Suprayitno dalam keterangan tertulis yang diterima pada Ahad, 30 Agustus 2026.
Lombok Timur memiliki penduduk sekitar 1,45 juta jiwa. Timbulan sampah diperkirakan mencapai 580,5 ton per hari. Namun cakupan pelayanan pengangkutan baru 38,58 persen. Sampah yang masuk ke TPA Ijobalit sekitar 101 ton per hari.
Menurut Suprayitno, ketimpangan tersebut berpotensi menjadi persoalan dalam penyediaan bahan baku sampah bagi TPST yang akan dikembangkan melalui program LSDP. “Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pengumpulan dan pengangkutan untuk memastikan ketersediaan input sampah bagi TPST,” ujarnya.
Persoalan juga terjadi pada pengelolaan sampah dari tingkat hulu. Dari 67 bank sampah yang telah terdaftar di Lombok Timur, hanya 21 unit yang masih aktif. Sedangkan dari 14 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), baru satu yang beroperasi.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, mengatakan program LSDP menargetkan peningkatan jumlah bank sampah aktif menjadi 50 unit dan TPS3R aktif menjadi 15 unit.
“Melalui intervensi LSDP, pemerintah daerah menargetkan peningkatan menjadi 50 bank sampah aktif dan 15 TPS3R aktif,” kata Paudah.
Tim verifikasi juga meninjau calon lokasi TPST di kawasan TPA Ijobalit. Lokasi tersebut berada di atas lahan milik pemerintah daerah yang telah bersertifikat dengan luas sekitar 31.187 meter persegi. Lokasi memiliki akses jalan, jaringan listrik, dan sumber air serta berjarak lebih dari satu kilometer dari permukiman.
Meski sebagian besar persyaratan dinilai terpenuhi, tim masih menemukan persoalan dalam penyelarasan kapasitas TPST. Dokumen pra-readiness mencantumkan kapasitas perencanaan 120 ton sampah per hari. Sementara strategi implementasi program diarahkan untuk menyediakan input hingga 150 ton per hari.
“Melalui verifikasi lapangan ini, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memastikan berbagai prasyarat tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret dan terintegrasi,” ujar Paudah.
Verifikasi diawali rapat dan desk di Kantor Bupati Lombok Timur. Kegiatan dipimpin Suprayitno dan didampingi Paudah. Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut hadir.
Tim pemerintah pusat juga melibatkan perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyambut program tersebut. Lombok Timur disebut berada di peringkat pertama dalam proses penilaian calon penerima Program LSDP.
Haerul menyatakan pemerintah daerah siap memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Ia berharap program tersebut tidak sekadar meningkatkan kebersihan daerah, tetapi juga mengubah sampah menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Program LSDP merupakan inisiatif Kemendagri bersama Bappenas dengan dukungan pendanaan Bank Dunia. Program ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola layanan persampahan dari tingkat hulu hingga hilir.
Bagi Lombok Timur, tantangannya kini bukan semata membangun fasilitas pengolahan sampah. Pemerintah daerah harus memastikan sampah terkumpul, terangkut, dan tersedia secara konsisten agar fasilitas yang dibangun tidak berakhir tanpa pasokan.
