Dinsos Deiyai Libatkan Distrik dan Kampung Perbaiki Data Kesejahteraan
DEIYAI, TirtaNews — Dinas Sosial Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, menggelar musyawarah desa yang melibatkan kepala distrik dan kepala kampung se-Kabupaten Deiyai untuk memperkuat kualitas pendataan sosial. Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Sosial Deiyai pada 18–20 Juni 2026.
Musyawarah tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi data kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dan penyusunan program pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial Deiyai, Yulita Mote, mengatakan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program kesejahteraan. Karena itu, pemerintah distrik dan kampung diminta berperan aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data warga.
“Bantuan harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, keterlibatan pemerintah distrik dan kampung sangat penting untuk memastikan data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yulita dalam kegiatan tersebut.
Dalam musyawarah itu, Dinas Sosial menghadirkan supervisor Dinas Sosial Deiyai dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Paniai sebagai narasumber. Mereka memberikan pemaparan mengenai tata cara pendataan sosial yang benar serta peran pemerintah kampung dalam memastikan keakuratan data penerima manfaat.
Menurut Dinas Sosial, masih diperlukan penyamaan pemahaman di tingkat distrik dan kampung terkait mekanisme pendataan sosial. Langkah itu dinilai penting agar proses pembaruan data dapat berjalan secara seragam dan menghasilkan basis data yang lebih akurat.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh peserta memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam pengelolaan data kesejahteraan masyarakat. Hasil musyawarah akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program sosial di Kabupaten Deiyai.
Dinas Sosial menargetkan data yang dihasilkan dari proses tersebut dapat mendukung pelaksanaan program kesejahteraan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah diharapkan dapat menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. (Jeri/Red)
