Wagub Banten Ingatkan Program MBG Tak Berorientasi Bisnis
KOTA SERANG, TirtaNews — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berorientasi sosial dan tidak bergeser menjadi kegiatan bisnis. Program tersebut dinilai sebagai kebijakan strategis nasional yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Orientasinya harus sosial. Jika mengarah ke bisnis, ini yang perlu diwaspadai,” kata Dimyati usai rapat koordinasi pemantauan standar gizi dan keamanan pangan program MBG di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 28 April 2026.
Menurut Dimyati, program MBG memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah, sehingga membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama agar tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Ia juga menilai pelaksanaan program di sejumlah daerah telah menunjukkan hasil positif, termasuk dari sisi kualitas makanan. Karena itu, ia meminta tidak ada generalisasi bahwa program tersebut berjalan kurang optimal di semua wilayah.
Dimyati mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi wilayah untuk mendukung rantai pasok bahan pangan. Pengembangan sentra produksi seperti pertanian dan peternakan di tingkat kecamatan dinilai dapat memperkuat keberlanjutan program sekaligus menekan inflasi.
Namun, ia mengingatkan seluruh pelaksanaan program harus mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan. “Ini bukan sekadar makan, tetapi makan bergizi dengan komposisi yang terukur,” ujarnya.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayuda, mengatakan keberhasilan program MBG merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Koordinasi pelaksanaan telah diatur melalui kebijakan pemerintah pusat yang melibatkan kementerian hingga pemerintah daerah.
Menurut Dadang, di Banten saat ini terdapat sekitar 1.084 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani sekitar 2,9 juta penerima manfaat. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama oleh masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah.
Kualitas program, kata dia, sangat ditentukan oleh standar dapur dan bahan baku yang digunakan. “Bukan hanya kenyang, tetapi harus memenuhi unsur karbohidrat, protein, dan serat sesuai standar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengembangan fasilitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang masih dalam tahap pembangunan. Wilayah tersebut menjadi prioritas karena cakupan penerima manfaat yang luas, termasuk kelompok lanjut usia.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, program ini diharapkan berjalan optimal, terjangkau, dan berkualitas,” kata Dadang. (Aep/Red)
