Desak Transparansi Anggaran dan Kompetensi Pemateri, Pelatihan Management Strategis Pengurus KDMP Kabupaten Pandeglang Berakhir Kisruh
PANDEGLANG TirtaNews – Bertempat di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Banten, Pelatihan Management Strategis Berbasis Inkubasi Digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang didukung layanan digitalisasi pendampingan pasca pelatihan (ToT) Kabupaten Pandeglang, berakhir kisruh.
Sebelumnya, beredar video dari peserta pelatihan yang mempertanyakan solusi dari pelatihan dan kompetensi dari para pemateri yang dihadirkan oleh PT. Garuda Solusi Kreatif selaku dan transparansi dari anggaran yang digunakan hingga menelan hingga Rp. 14.980.000 per desa. “Seharusnya para pemateri pemateri yang dihadirkan dapat memberikan solusi, jangan seperti yang kemarin kemarin para pemateri tidak dapat memberikan solusi,” ungkap Entis Sumantri salah satu peserta pelatihan Management Strategis Berbasis Inkubasi Digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih, Selasa (28/04/2026).
Tidak lama berselang, pelatihan tersebut berakhir kisruh hingga tempat pelatihan di sabotase oleh seluruh peserta. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, hingga saat ini peserta masih mensabotase tempat pelatihan dengan tuntutan adanya kejelasan dan transparansi dari pihak pelaksana kegiatan PT. Garuda Solusi Kreatif.
Di wawancara di sela sela kegiatan, Entis Sumantri atau yang lebih akrab di sapa Tayo selaku Kordinator lapangan Forum KDMP Kabupaten Pandeglang mengatakan, pelatihan yang di laksanakan oleh PT. Garuda Solusi Kreatif sama sekali tidak profesional. Dari mulai pelayanan nginap dan makan yang kami anggap kurang layak, kompetensi pemateri, dan terakhir soal uang transport para peserta yang diberikan hanya Rp. 150.000 per peserta.
“Padahal seperti yang kita tahu, kegiatan ini menelan anggaran sebesar Rp.14.980.000 per desa yang di ambil dari anggaran Dana Desa tahun anggaran 2026, dan apabila dijumlahkan Satu kabupaten itu nilainya fantastis,” kata Entis.
Anehnya, lanjut Entis, perwakilan Pemda Kabupaten Pandeglang yang di wakili oleh Kadis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Pandeglang yang hadir kemarin, mengatakan pihak Pemda Pandeglang tidak tahu menahu soal kegiatan ini, Pemda Pandeglang hanya sebagai undangan saja, bukan sebagai narasumber atau pemateri.
Bahkan dari pihak PT. Garuda Solusi Kreatif dan Agrinas tidak ada yang hadir pada acara pelatihan, dengan alasan yang tidak jelas, karena itu kami meminta perwakilan dari pelaksana untuk dihadirkan, namun tidak ada,” tandasnya.
Kami pada prinsipnya mendukung penuh program Presiden RI dan pemerintah pusat. Namun, kami membutuhkan kejelasan dalam implementasi di lapangan, yang transparan, akuntabel, serta memiliki arah keberlanjutan yang jelas bagi KDMP ke depan. Selain itu juga, peserta juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pelaksanaan program KDMP berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mereka menilai, jika tidak diawasi dengan baik, keberadaan koperasi justru dapat bergeser dari tujuan awalnya sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai kami hanya dijadikan ajang kepentingan kelompok semata. Pengurus KDMP di daerah harus ditempatkan secara profesional, bukan berdasarkan kepentingan golongan. Kami meminta penjelasan yang terbuka dan menyeluruh agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Entos.
Selain itu, peserta menyoroti kurangnya ruang dialog yang substansial selama pelatihan berlangsung, sehingga aspirasi dan keluhan dari para pengurus koperasi tidak terserap secara maksimal. Kondisi tersebut memicu ketegangan yang berujung pada kericuhan di akhir kegiatan.
Forum KDMP Pandeglang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan dan tata kelola program KDMP di kabupaten Pandeglang ini, termasuk dalam aspek perencanaan, pendampingan, serta mekanisme pengawasan. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan kejelasan regulasi serta ROADMAP pengembangan koperasi desa yang berkelanjutan. “Kegiatan ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan seremonial, tetapi juga oleh komitmen semua pihak dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas,” imbuhnya.
Kami juga menyatakan memboikot dan menolak kegiatan pelatihan yang di selenggarakan oleh PT. GARUDA SOLUSI KREATIF dan untuk agenda pelatihan tahapan selanjutnya untuk di stop dan tidak dilaksanakan dulu, sampai ada solusi kongkrit untuk Koprasi Desa Merah Putih (KDMP) kabupaten Pandeglang, apalagi anggaran yang di gelontorkan untuk pelatihan ini per/KDMP sebesar Rp.14.980.000 yang di potong secara langsung dari desa melalui bang Penyalur Bank BJB.
“Kami menuntut untuk di evaluasi total kegiatan pelatihan ini yang di selenggarakan oleh pelaksanaan kegiatan PT. GSK ini, serta kami meminta para narasumber yang di hadirkan pada kegiatan ini pihak PT AGRINAS, Pimpinan PT. GSK, Dandim 06/01, KEMENKOP RI, Dinkop Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang kami minta di hadirkan untuk menjawab solusi terkait KDMP Kabupaten Pandeglang,” tutupnya. (Ri3z/02).
