Penandatanganan Pakta Integritas Proyek Prioritas Daerah Banten: Kajati dan Pj. Gubernur Tekankan Akuntabilitas
SERANG, TirtaNews – Aula Kejaksaan Tinggi Banten menjadi saksi pelaksanaan Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Prioritas Daerah (PPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini melibatkan jajaran Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Banten dengan fokus pada penguatan sinergi dalam pembangunan. Kamis (15/08/2024).
Acara yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Dr. Siswanto, SH., MH., dan Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan peran penting Kejaksaan dalam mengamankan proyek strategis. Siswanto menyampaikan bahwa tugas ini merupakan implementasi dari undang-undang untuk menciptakan kondisi kondusif dalam pembangunan, terutama dalam menghadapi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).
“Dalam pelaksanaan pembangunan, pengamanan bukan hanya tanggung jawab intelijen Kejaksaan. Dibutuhkan koordinasi kuat dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah daerah,” ujar Siswanto. Beliau menambahkan bahwa tahun 2023, Kejaksaan telah berhasil mengawal 80 kegiatan dengan total anggaran lebih dari Rp1 triliun, yang tersebar di tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruhnya telah selesai 100%.
Di tahun 2024, fokus pengamanan meluas ke 107 proyek strategis, termasuk pembangunan Jalan Ciparay-Cikumpay, Gedung Bank Banten, serta proyek listrik perdesaan dan bunker radioterapi RSUD Banten. Total anggaran proyek ini mencapai Rp986,7 miliar.
Penandatanganan pakta integritas juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana. Mereka berkomitmen menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas tinggi serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta ini disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pj. Gubernur Banten.
Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari tata kelola yang baik di Provinsi Banten. “Ini adalah langkah signifikan menuju pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Saya apresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Kejaksaan dalam menjaga akuntabilitas pembangunan,” ujar Muktabar.
Acara ini menandai komitmen bersama dalam memastikan pembangunan di Banten berjalan dengan baik, aman, dan berintegritas, demi kesejahteraan masyarakat. (Az/Red)
