Pj Gubernur Al Muktabar Ajak Seluruh Pemda Optimalkan Peran Bank Banten
Serang, TirtaNews – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Banten untuk mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten. Kalau bukan kita siapa lagi yg akan membesarkan Bank Banten. Salah satu upaya mengoptimalkan itu dengan cara memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing Pemda ke Bank Banten.
Hal itu diungkapkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar usai melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh Pemda, jajaran Bank Banten yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri secara langsung dan OJK secara virtual, di Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam’un No. 5, Kota Serang, Senin (18/3/2024).
Al Muktabar mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bentuk Sosialisasi sekaligus pemantapan Bank Banten kepada seluruh Pemda. Forum ini juga merupakan momentum penting karena memang ditunggu-tunggu oleh seluruh Pemda.
“Mereka ingin diyakinkan terhadap kondisi Bank Banten. Makanya sekarang kita hadirkan secara lengkap, termasuk kita hadirkan dari Kemendagri Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, serta OJK Pengawas Perbankan, supaya mereka benar-benar yakin,” ujarnya.
Al Muktabar juga meyakinkan kepada seluruh Pemda bahwasannya layanan keuangan di Bank Banten sudah berbasis digital. Dengan begitu masyarakat Banten tidak akan kesulitan mengakses layanan keuangan mereka di Bank Banten.
“ATM sudah banyak, e-banking juga ada, mobile banking serta Q-Ris juga ada,” ucapnya.
Dikatakan Al Muktabar, keterlibatan seluruh Pemda itu merupakan amanat Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Bank Banten, yang telah berdiri sendiri sebagai Perusahaan Daerah. Mudah-mudahan dengan terus bersama ini Banten memiliki Bank sendiri yang semakin kuat.
Skema yang paling ideal sudah kita siapkan yakni dengan memberikan saham kepada mereka. Dengan melakukan dua pendekatan apakah mau diberikan flat semua dibagi rata atau berdasarkan komposisi proporsional. Dimana basisnya adalah kemampuan keuangan daerah.
“Itu prinsipnya. Jadi tidak kita jual sahamnya kepada mereka, tapi ini diberikan secara gratis,” pungkasnya. (Hms/Red)
