Moderasi Beragama Didorong, Pemprov Banten Tekankan Jalan Tengah Kehidupan Umat
SERANG, TirtaNews — Pemerintah Provinsi Banten mendorong penguatan moderasi beragama sebagai fondasi menjaga toleransi dan kerukunan antarumat. Pendekatan ini dinilai penting untuk merawat kehidupan sosial yang damai di tengah keberagaman.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten, Abdul Haris Muntaha, dalam kegiatan temu media bertema Peran Pemprov Banten dalam Membangun Toleransi dan Keberagaman Umat Beragama. Acara berlangsung di Kampus STIA Maulana Yusuf, Kota Serang, Rabu (15/4/2026).
Menurut Abdul Haris, moderasi beragama merupakan cara pandang dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan. “Moderasi beragama adalah sikap wasathiyah atau jalan tengah—tidak ekstrem dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk seperti di Provinsi Banten.
Ketua Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi, Hairuzaman, menyatakan masyarakat Banten selama ini relatif mampu merawat toleransi. Ia menilai sikap saling menghormati telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.
“Masyarakat menerima perbedaan dan hidup berdampingan secara damai, baik antarindividu maupun kelompok yang berbeda agama,” katanya.
Namun, Hairuzaman mengingatkan pentingnya menjaga kondisi tersebut agar tidak terjadi konflik seperti yang dialami etnis Uighur di Xinjiang, China. Ia merujuk pada laporan sejak 2017 yang menyebut lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim ditahan di pusat penahanan.
Sejumlah lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencatat adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, indoktrinasi politik, hingga kerja paksa. Tuduhan tersebut bahkan disebut sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, meski pemerintah China membantah dan menyatakan fasilitas itu sebagai pusat pendidikan.
Hairuzaman juga menyinggung kerusuhan etnis di Urumqi pada 2009 yang menewaskan sedikitnya 197 orang dan melukai ribuan lainnya. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting tentang rapuhnya harmoni sosial jika toleransi tidak dijaga.
“Indonesia, dengan mayoritas Muslim, harus mampu mempertahankan harmonisasi dengan kelompok minoritas. Moderasi beragama menjadi kunci agar konflik serupa tidak terjadi,” ujarnya. ( Maryono/Red)
