Pidato Kenegaraan Prabowo, Andra Soni Sebut Kebijakan Pusat Selaras dengan Pembangunan Banten
SERANG, TirtaNews — Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Banten untuk menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Andra Soni mengatakan sejumlah capaian dan arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya ialah pembangunan yang dimulai dari desa dan lapisan masyarakat bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
“Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah,” kata Andra.
Menurut dia, keselarasan kebijakan tersebut terlihat dalam pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas jalan, dan jaringan irigasi yang dikerjakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Andra mencontohkan pembangunan irigasi dan konektivitas jalan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar dan membuka akses ekonomi masyarakat.
“Banyak capaian yang telah dilaksanakan, salah satunya pembangunan irigasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, serta pembangunan konektivitas jalan desa,” ujarnya.
Ia menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar pembangunan tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari agenda kenegaraan dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Tadi kita melaksanakan kegiatan rapat paripurna, yakni mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia di hari kemerdekaan,” kata Fahmi.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti tantangan perekonomian dunia yang masih dibayangi konflik geopolitik, perang dagang, dan gangguan rantai pasok. Situasi tersebut, kata dia, membuat Indonesia perlu memperkuat kemandirian ekonomi.
Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri agar tetap mampu bertahan ketika kondisi global berubah secara tiba-tiba.
Di tengah tekanan global, Presiden menyebut ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja positif. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Pada semester pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi juga disebut tetap terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 dan 5,45 persen pada semester pertama 2026. Presiden menyebut angka tersebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen dinilai masih dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat dan rasional.
Namun, Presiden mengingatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan, menurut dia, ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok paling bawah.
“Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” kata Prabowo.
Selain ekonomi, Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan. Pemerintah, kata dia, harus menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani, mulai dari akses pupuk, harga gabah hingga aturan yang dinilai berbelit.
Pemerintah juga diminta memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Prabowo menegaskan pembenahan birokrasi harus diarahkan pada sistem pemerintahan yang efisien serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus hadir untuk memudahkan masyarakat.
Bagi Pemprov Banten, arah kebijakan tersebut menjadi pijakan untuk melanjutkan pembangunan yang menitikberatkan pada pemerataan, penguatan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Aep/Red)
