BKN Perkuat Kerja Sama Indonesia-Kamboja untuk Reformasi ASN ASEAN
SIEM REAP, TirtaNews – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkuat kerja sama Indonesia dan Kamboja di bidang pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), reformasi administrasi publik, dan transformasi digital pemerintahan. Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh dengan Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, Hun Many, di sela penyelenggaraan 23rd ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) di Siem Reap, Selasa (4/8).
Pertemuan bilateral tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menghadapi tantangan birokrasi modern yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik.
Prof. Zudan mengatakan pengelolaan ASN tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan domestik semata. Menurut dia, negara-negara ASEAN perlu membangun kerja sama untuk saling berbagi praktik terbaik, inovasi kebijakan, serta pengembangan kompetensi aparatur agar mampu menjawab dinamika global.
Ia menilai kolaborasi regional akan memperkuat sistem manajemen ASN di Indonesia sekaligus mendorong terbentuknya birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing.
Selain pengelolaan sumber daya manusia aparatur, Zudan melihat peluang kerja sama Indonesia dan Kamboja terbuka luas dalam pengembangan kompetensi digital, reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan investasi kedua negara.
Menurut dia, penguatan kemitraan tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hun Many menyambut positif penguatan hubungan kedua negara. Ia menilai peningkatan kompetensi aparatur, terutama di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung transformasi pemerintahan digital.
Pemerintah Kamboja, kata dia, tengah mengembangkan AI Competency Framework bekerja sama dengan Korea sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas aparatur sipil.
Dalam pertemuan itu, Hun Many juga menyampaikan bahwa kunjungan resminya ke Indonesia sebelumnya menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat kerja sama reformasi administrasi publik bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kesepahaman tersebut telah dituangkan dalam joint statement dan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan nota kesepahaman (memorandum of understanding).
Di akhir pertemuan, Prof. Zudan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kerajaan Kamboja atas penyelenggaraan 23rd ACCSM. Ia menilai forum tersebut menjadi wadah penting bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kawasan. (Husni/Red)
