Kemendagri Dorong Penanganan Banjir Terpadu untuk Lindungi Lahan Pertanian Pantura
BREBES, TirtaNews – Pemerintah memperkuat upaya pengendalian banjir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui sosialisasi program Flood Management in North Java Project (FMNJP) di Kabupaten Brebes, Selasa (4/8). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap banjir sekaligus melindungi sektor pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sosialisasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi meningkatnya risiko banjir akibat perubahan iklim. Kawasan Pantura selama ini menjadi jalur strategis nasional sekaligus pusat pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan yang rentan terdampak banjir maupun rob.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Irvan Amirullah, mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, penguatan perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting agar upaya pengendalian banjir dapat berjalan berkelanjutan dan mampu mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Irvan menjelaskan, FMNJP merupakan kerja sama pemerintah dengan Asian Development Bank (ADB) yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah prioritas karena kerap terdampak banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir di Kecamatan Ketanggungan pada Maret 2026 menggenangi ratusan rumah, mengganggu akses transportasi, serta menimbulkan kerugian pada sektor pertanian dan peternakan.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga memperkenalkan Livelihood Restoration Program (LRP) sebagai bagian dari implementasi FMNJP. Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat terdampak memulihkan mata pencaharian melalui pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas ekonomi, serta pengembangan usaha yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Pelatihan bagi warga terdampak sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Grobogan. Kabupaten Brebes dijadwalkan mengikuti program tersebut pada 2027.
Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menilai keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Menurut dia, edukasi mengenai pelestarian lingkungan perlu terus diperkuat agar masyarakat turut menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak mengubah alur sungai yang dapat memperbesar risiko banjir.
Pemerintah berharap pendekatan terpadu melalui pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan ketahanan kawasan Pantura terhadap ancaman banjir sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perekonomian daerah. (Husni/Red)
