BKN: Maluku Utara Berpeluang Jadi Provinsi Pertama di Luar Jawa Terapkan Manajemen Talenta Secara Penuh
TERNATE, TirtaNews — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan menyebut Provinsi Maluku Utara berpeluang menjadi daerah pertama di luar Pulau Jawa yang menerapkan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) secara menyeluruh. Optimisme itu disampaikan setelah melihat perkembangan implementasi sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam pengarahan kepada ASN di Ternate, Rabu, 29 Juli 2026, Zudan mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam mempercepat penerapan manajemen talenta. Menurut dia, dukungan kepala daerah menjadi faktor penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berbasis sistem merit.
Zudan mengatakan manajemen talenta merupakan fondasi bagi terwujudnya birokrasi modern. Melalui pendekatan yang menitikberatkan pada kompetensi, potensi, dan kinerja, pemerintah dapat menempatkan ASN sesuai kapasitasnya sekaligus menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung pembangunan daerah.
Ia menilai pengelolaan ASN perlu meninggalkan pola konvensional menuju sistem yang lebih objektif, terukur, dan berbasis data. Dengan cara itu, setiap keputusan mengenai pengembangan karier maupun pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kemampuan dan kinerja pegawai.
Menurut Zudan, percepatan transformasi manajemen ASN akan lebih efektif apabila didukung penuh oleh pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam memperkuat sistem merit sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BKN optimistis komitmen yang dibangun Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat menjadikan daerah tersebut sebagai rujukan nasional dalam penerapan manajemen talenta ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Zudan juga berpesan kepada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) ASN agar terus mengembangkan kompetensi, menjaga integritas, dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Ia mendorong budaya membaca, menulis, dan belajar berkelanjutan sebagai bekal menghadapi perkembangan teknologi, dinamika kebijakan, serta meningkatnya tuntutan pelayanan publik. (Husni/Red)
