Jawa Barat Jadi Fokus Baru Kerja Sama RI–UNICEF 2026–2030

Views: 3

BANDUNG, TirtaNews — Pemerintah Indonesia bersama UNICEF mulai memperkuat kerja sama pembangunan anak dan manusia di Jawa Barat melalui Rapat Koordinasi Awal Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNICEF Periode 2026–2030 yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin, 18 Mei 2026.

Forum tersebut menjadi langkah awal penyelarasan program lintas sektor setelah Jawa Barat ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus baru dalam kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) Pemerintah RI–UNICEF periode 2026–2030.

Pertemuan dihadiri unsur pemerintah pusat, UNICEF, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari pemerintah pusat hadir perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. UNICEF menghadirkan jajaran pimpinan bidang perencanaan, operasi lapangan, pendidikan, dan gizi. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili Wakil Gubernur Erwan Setiawan beserta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Erwan mengatakan pembangunan manusia menjadi fondasi utama bagi arah pembangunan Jawa Barat ke depan. Menurut dia, pemerintah daerah menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

“Oleh karena itu, arah pembangunan Jawa Barat ke depan menitikberatkan pada penguatan kualitas manusia yang unggul, sehat, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Erwan.

Ia menilai kolaborasi dengan UNICEF memiliki arti strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anak dan kelompok rentan.

Paparan UNICEF dalam forum itu menunjukkan Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan dalam pembangunan anak dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya penurunan angka kemiskinan anak, meningkatnya angka penyelesaian pendidikan tingkat menengah pertama, serta berkurangnya jumlah anak yang belum menerima vaksinasi dasar.

Namun demikian, UNICEF menilai sejumlah tantangan masih perlu diatasi. Persoalan anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, keterbatasan akses sanitasi aman, tingginya angka stunting, dan capaian literasi menjadi isu yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Dalam periode kerja sama 2026–2030, UNICEF menyatakan pendekatan program akan difokuskan secara lebih strategis melalui pendampingan intensif di wilayah prioritas. Penguatan kebijakan berbasis bukti, pengembangan sistem nasional, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah disebut menjadi bagian utama pendekatan tersebut.

Jawa Barat sendiri ditetapkan sebagai satu dari 13 provinsi fokus dalam kerja sama RI–UNICEF periode mendatang. Penetapan itu mempertimbangkan indikator kesejahteraan dan kerentanan anak, termasuk tingkat kemiskinan, deprivasi multidimensi, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Paudah, mengatakan rapat koordinasi awal tersebut menjadi tindak lanjut atas penetapan Jawa Barat sebagai wilayah fokus baru.

Menurut Paudah, keterlibatan UNICEF di Jawa Barat diarahkan melalui pendekatan menyeluruh terhadap kebutuhan anak atau whole child approach. Pendekatan itu mencakup penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pendampingan teknis lintas sektor.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih luas dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal,” ujarnya.

Forum koordinasi turut membahas arah kebijakan daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar anak, mulai dari sektor gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perubahan iklim dan lingkungan, sanitasi dan air bersih (WASH), hingga kebijakan sosial.

Selain itu, pembahasan juga mencakup tata kelola pemerintahan, mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pemenuhan hak anak.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNICEF di Kementerian PPN/Bappenas, Arifi, mengatakan hibah dalam kerja sama RI–UNICEF berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat agenda pembangunan nasional maupun daerah.

Menurut dia, kerja sama di wilayah Jawa lebih difokuskan pada penguatan aspek kebijakan agar praktik baik yang dihasilkan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan paralel sehingga implementasi program menjadi lebih efektif, selaras, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, pemerintah daerah juga didorong mengintegrasikan praktik baik hasil kerja sama UNICEF ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyediakan data secara berkala, serta memastikan keberlanjutan program melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan daerah.

Rapat koordinasi awal tersebut diharapkan menghasilkan identifikasi kebutuhan daerah, rekomendasi program prioritas, serta skema dukungan lintas sektor untuk memastikan intervensi pembangunan anak di Jawa Barat berjalan efektif dan terintegrasi. (Az/Red)