Pemkab Serang Luncurkan “Serba Digi”, Perkuat Keamanan Lewat Tim Siber
SERANG, TirtaNews — Pemerintah Kabupaten Serang meluncurkan ulang aplikasi layanan publik berbasis digital “Serang Bahagia Digital” (Serba Digi) sekaligus membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk memperkuat keamanan sistem. Peluncuran dilakukan oleh Ratu Rachmatuzakiyah di Pesona Krakatau Hotel and Cottage, Kecamatan Cinangka, Kamis, 16 April 2026.
Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan rebranding aplikasi Serba Digi merupakan bagian dari percepatan transformasi digital layanan publik di Kabupaten Serang. “Saat ini masyarakat menuntut layanan yang cepat, mudah diakses, namun tetap akurat, akuntabel, dan transparan,” ujarnya kepada wartawan.
Aplikasi Serba Digi mengintegrasikan berbagai layanan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, layanan ketenagakerjaan, hingga akses layanan kesehatan di rumah sakit daerah. Ke depan, seluruh layanan OPD direncanakan akan dipusatkan dalam satu aplikasi tersebut.
Menurut Ratu, integrasi ini juga akan diikuti dengan penyederhanaan sistem yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi. “Aplikasi di masing-masing OPD akan diintegrasikan, sehingga masyarakat cukup menggunakan satu platform untuk seluruh layanan,” katanya.
Selain penguatan layanan digital, Pemkab Serang juga membentuk Tim Tanggap Insiden Siber guna mengantisipasi ancaman keamanan digital. Tim ini bertugas melindungi sistem aplikasi dan akun resmi pemerintah daerah dari potensi serangan siber.
“Dengan adanya tim siber ini, kami pastikan layanan Serba Digi lebih aman dan dapat dipercaya masyarakat,” ujar Ratu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang, Surtaman, menyebut peluncuran ini menjadi bagian dari capaian satu tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati. Hingga saat ini, aplikasi Serba Digi telah digunakan oleh ratusan pengguna dengan tingkat kepuasan yang tinggi di platform distribusi aplikasi.
Menurut dia, tingginya minat masyarakat terhadap layanan digital mendorong pihaknya untuk terus melakukan sosialisasi, termasuk melalui program literasi digital di sekolah-sekolah. “Ke depan, masyarakat—termasuk pelajar—diharapkan dapat memanfaatkan layanan digital ini untuk berbagai kebutuhan administrasi,” katanya.
Meski demikian, beberapa layanan tertentu seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) baru tetap memerlukan kehadiran fisik untuk proses verifikasi biometrik. Sementara itu, layanan perubahan data kependudukan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi.
Peluncuran ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait transformasi digital dan keamanan siber, menandai keseriusan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem layanan publik berbasis digital yang terintegrasi dan aman. (Az/Red)
