Andreas Okdi Priantoro Kritik Pembatasan Solar: “Kebijakan dari Meja Kerja, Bebannya di Jalan”
PALEMBANG, TirtaNews — Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pembatasan waktu pengisian BBM jenis solar yang diterapkan melalui surat edaran Gubernur Sumatera Selatan. Menurut dia, aturan tersebut justru menambah beban masyarakat dan memicu persoalan baru di sektor transportasi.
Aturan yang dimaksud, kata Andreas, bukannya merapikan distribusi solar bersubsidi, melainkan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU sejak diberlakukan. “Kebijakan ini jelas dibuat di meja kerja, tetapi bebannya ditanggung rakyat di jalan. Antrean makin panjang, biaya operasional naik, dan aktivitas masyarakat terganggu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 November 2025.
Andreas menilai pembatasan waktu pengisian solar mengakibatkan penumpukan kendaraan berat di sejumlah titik. Sopir angkutan dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan solar bersubsidi disebut paling merasakan dampaknya. “Ini bukti bahwa kebijakan tersebut tidak didasarkan pada pemetaan masalah secara komprehensif,” katanya.
Ia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang dianggap hanya berfokus pada pengaturan jam operasional tanpa menyentuh akar persoalan tata kelola BBM. Menurutnya, pemerintah mesti turun melihat langsung kondisi di lapangan sebelum mengeluarkan aturan. “Jangan membuat kebijakan tanpa dialog dan tanpa memahami persoalan riil. Lihat bagaimana sopir harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan solar,” ucapnya.
Andreas mengusulkan sejumlah langkah korektif, mulai dari memperbaiki tata kelola distribusi solar, menghitung ulang kuota BBM subsidi untuk Sumatera Selatan, hingga menertibkan kendaraan yang tidak berhak mengisi BBM bersubsidi. Ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan solar di seluruh SPBU di Palembang agar masyarakat tidak semakin dirugikan.
“Jangan persulit rakyat atas nama kebijakan. Hak masyarakat untuk hidup layak dan mencari nafkah tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Legislator yang dikenal vokal itu mendesak pemerintah provinsi segera mengevaluasi surat edaran pembatasan solar. Ia khawatir aturan tersebut akan memperburuk kondisi ekonomi, terutama bagi sopir angkutan dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi. (BR/Red)
