Pemprov Banten dan BPOM Perkuat Pengawasan untuk Tekan Penyalahgunaan Obat
SERANG, TirtaNews – Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat untuk meningkatkan pengawasan guna menekan penyalahgunaan Obat-obatan Tertentu (OOT) di kalangan anak dan remaja. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (7/12/2025).
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta, menegaskan perlunya operasi rutin antara BPOM, pemerintah daerah, dan instansi terkait. “Kolaborasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan obat terlarang sekaligus mengawasi peredarannya,” kata Damenta usai menerima kunjungan dari BPOM dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Serang.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas dua isu utama, yakni penyalahgunaan obat-obatan di kalangan remaja dan masalah aset BBPOM Serang. Terkait aset, Damenta menyebut bahwa tanah yang digunakan BBPOM Serang saat ini masih berstatus pinjam pakai, sehingga perlu ada penyelesaian untuk mendukung peningkatan layanan.
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Elin Herlina, menyoroti pentingnya kolaborasi dan sosialisasi dalam menekan penyalahgunaan obat. “Intervensi harus dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala BBPOM Serang, Mojaza Sirait, menjelaskan bahwa pihaknya telah bersinergi dengan dinas terkait di Pemprov Banten, termasuk dalam pengawasan bahan berbahaya pada pangan. “Kami berupaya agar tahun ini bisa mencapai zero penggunaan bahan pengawet berbahaya, seperti formalin dan rhodamin B, terutama dalam menu berbuka puasa,” ungkap Mojaza.
Selain itu, BBPOM Serang juga berkomitmen mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemprov Banten. Pengawalan ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta mendampingi UMKM dalam proses perizinan edar produk.
Dengan langkah ini, Pemprov Banten dan BPOM optimistis mampu menekan penyalahgunaan obat serta meningkatkan keamanan pangan di wilayah Banten. (Az/Red)
