Kemendagri Verifikasi Kesiapan Purworejo Jalankan Program Pengelolaan Sampah LSDP
PURWOREJO, TirtaNews — Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memverifikasi kesiapan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, untuk menjalankan Program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP.
Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah sebelum memasuki tahap implementasi program, terutama dalam penguatan layanan pengelolaan persampahan.
Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yoppy Herlyan Juniaga, mengatakan kesiapan daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target.
“Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh catatan verifikasi teknis dapat dipenuhi, termasuk kesiapan lahan, kelembagaan, aspek sosial dan lingkungan,” kata Yoppy dalam keterangan yang diterima, Selasa, 8 September 2026.
Menurut dia, kesiapan lahan beserta akses menuju lokasi juga harus dipastikan pada 2026 sebagai bagian dari tahapan menuju pelaksanaan program.
Selain kesiapan teknis, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga diminta menyiapkan anggaran prefinance pada 2027. Pemerintah daerah selanjutnya perlu membentuk Local Project Implementing Unit atau LPIU sebagai unit yang akan mendukung pelaksanaan program.
LPIU akan berperan dalam memastikan pencapaian indikator kinerja LSDP, menyusun rencana kegiatan, serta menyiapkan penganggaran.
Pelaksanaan program tersebut akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam implementasi LSDP adalah kemampuan pemerintah daerah menyediakan pasokan sampah bagi fasilitas pengolahan yang akan dibangun.
Pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui perluasan cakupan layanan persampahan, optimalisasi sumber sampah lain, pengalihan pasokan dari tempat pembuangan akhir lain, maupun kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah sekitar.
Strategi itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST yang direncanakan mampu mengolah sekitar 100 hingga 150 ton sampah per hari.
Hasil verifikasi dan validasi lapangan akan menjadi bahan konsolidasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menentukan langkah tindak lanjut program.
Program LSDP diarahkan untuk memperkuat layanan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik.
Melalui tahapan persiapan tersebut, pemerintah berharap kesiapan Kabupaten Purworejo semakin matang sehingga pelaksanaan LSDP dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (Husni/Red)
