KNPI Papua Tengah Minta Pemkab Nabire Evaluasi Pembatasan BBM
NABIRE, TirtaNews — Dewan Pimpinan Daerah I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Tengah mendesak Pemerintah Kabupaten Nabire segera mengevaluasi kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua DPD I KNPI Papua Tengah, Yustinus Tebai, mengatakan kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat, terutama nelayan, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
”BBM merupakan kebutuhan penting yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nabire perlu segera mengevaluasi kebijakan ini bersama Pertamina, aparat terkait, dan unsur pemuda agar distribusi BBM tetap berjalan baik tanpa menimbulkan kelangkaan maupun antrean panjang,” kata Tebai dalam keterangan tertulis, Selasa.
Menurut dia, evaluasi diperlukan agar kebijakan pengendalian distribusi BBM tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Ia menilai pengawasan distribusi harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan warga.
KNPI Papua Tengah juga meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta didukung data yang akurat. Dengan demikian, distribusi BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih adil dan efektif.
Tebai berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan distribusi BBM di Nabire. (Jeri/Red)
