Musrenbang RKPD 2027 Banten Tekankan Sinkronisasi dan Pembangunan Berkelanjutan
SERANG, TirtaNews — Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 pada Kamis, 23 April 2026. Forum ini diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan agenda nasional sekaligus menjembatani perencanaan jangka menengah pusat dan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Banten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, para kepala daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah pusat.
Dalam sambutan pembukaan, pimpinan DPRD menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan berorientasi jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur melalui capaian angka, melainkan juga perubahan struktural yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Paparan pemerintah daerah menunjukkan sejumlah indikator makro Banten pada 2025 mengalami perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia tercatat 77,25 poin, melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 5,51 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,63 persen dan inflasi relatif terkendali di 2,74 persen. Rasio gini tercatat 0,312, menunjukkan kecenderungan membaiknya distribusi pendapatan.
Meski demikian, sejumlah pekerjaan rumah masih tersisa, terutama dalam menekan pengangguran, menjaga stabilitas harga, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Untuk tahun 2027, arah pembangunan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan ketahanan pangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan perbaikan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana. DPRD menyatakan akan mendukung agenda tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian, terutama dalam optimalisasi program strategis dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah turut menyoroti pentingnya adaptasi terhadap dinamika global, termasuk perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik, guna menjaga stabilitas ekonomi.
Melalui forum Musrenbang ini, pemerintah berharap perencanaan pembangunan Banten ke depan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Targetnya, provinsi ini dapat tumbuh sebagai wilayah yang kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Yuli/Red)
