BEM Banten Bersatu Desak Komisi I DPRD Buka Proses Rekomendasi Sekda
SERANG, TirtaNews — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu mendesak Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk membuka secara transparan proses rekomendasi calon Sekretaris Daerah (Sekda). Mereka menilai, hingga kini mekanisme dan kriteria penilaian terhadap tiga nama calon Sekda masih gelap dan tidak akuntabel.
“Kami sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Komisi I untuk mempertanyakan proses ini. Tiga nama yang direkomendasikan memiliki rekam jejak buruk saat menjabat kepala OPD,” kata Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, di Serang, Senin, 5 Mei 2025.
Adapun tiga nama yang mencuat adalah Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandhi Hartawan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Nana Supiana, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti. Posisi Sekda Banten diketahui telah lama kosong dan hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas, yakni Nana Supiana.
Bagas menilai, ketiganya memang memiliki pengalaman birokrasi yang panjang, namun rekam jejak mereka tidak mencerminkan integritas yang dibutuhkan untuk menduduki posisi strategis seperti Sekda. “Kami yakin masih ada nama-nama lain yang lebih layak. Gubernur dan Wakil Gubernur harus punya penilaian tersendiri, jangan semata-mata ikut rekomendasi politik,” ujar Bagas.
Koalisi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banten itu menyampaikan tiga tuntutan: transparansi proses rekomendasi, akuntabilitas keputusan, serta pelibatan publik dalam proses seleksi calon Sekda.
“Kami ingin ada penjelasan terbuka soal kriteria dan dasar pertimbangan Komisi I DPRD dalam memilih tiga nama itu. Jangan sampai ada praktik kolusi, nepotisme, atau sekadar kompromi politik,” katanya.
Sikap tegas juga disampaikan oleh Koordinator BEM Serang Raya, Abdillah. Ia menegaskan bahwa mahasiswa siap mengawal proses seleksi ini hingga akhir. “Kami tidak ingin Komisi I tutup mata. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau aspirasi kami tidak direspons, kami siap turun ke jalan,” ujarnya.
Menurut Abdillah, pemilihan Sekda bukan sekadar soal teknis administratif, melainkan menyangkut masa depan birokrasi Banten secara keseluruhan. “Ini PR besar bagi kami mahasiswa, karena calon yang diusulkan punya catatan kelam. Kami ingin Sekda yang benar-benar bersih, profesional, dan pro terhadap rakyat,” kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, Komisi I DPRD Banten belum merespons permohonan audiensi dari BEM Banten Bersatu. (Az/Red)
