Banten Miliki 184 Ribu Anggota Linmas, Andra Soni Minta Perkuat Keamanan dan Siaga Bencana

SERANG, TirtaNews.co.id – Gubernur Banten Andra Soni meminta ribuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memperkuat peran dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia menilai keberadaan Linmas penting untuk menjaga stabilitas wilayah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ajakan itu disampaikan Andra Soni dalam acara ramah tamah menjelang Apel Akbar Satlinmas Provinsi Banten 2026 di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa, 17 November 2026.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Bela Negara serta pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Linmas (Aslinmas) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) se-Provinsi Banten.
“Pertemuan malam ini adalah ruang silaturahmi sekaligus kesempatan untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi Aslinmas,” kata Andra.
Menurut dia, Satlinmas memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Personel Linmas menjadi salah satu unsur yang dapat lebih awal memberikan bantuan ketika warga menghadapi persoalan keamanan maupun keadaan darurat.
Apel Akbar Satlinmas 2026 diikuti ribuan anggota dari delapan kabupaten dan kota di Banten. Andra juga menyampaikan bahwa Banten termasuk lima provinsi yang menginisiasi pembentukan Aslinmas di tingkat nasional, bersama Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Jawa Barat.
“Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen memaksimalkan tugas, fungsi, dan peran Satlinmas bersama para kepala daerah,” ujarnya.
Andra menilai penguatan Satlinmas semakin diperlukan karena Banten memiliki lebih dari 12,6 juta penduduk, kawasan industri, pelabuhan, bandara internasional, serta sejumlah objek vital nasional.
Ia mengaitkan stabilitas keamanan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah provinsi, ekonomi Banten pada triwulan III 2026 tumbuh 5,72 persen. Adapun realisasi investasi Januari-September 2026 mencapai sekitar Rp 92,93 triliun.
“Pertumbuhan seperti ini hanya bisa dijaga bila lingkungan kita tertib, aman, dan kondusif,” kata Andra.
Selain menjaga ketertiban, ia meminta anggota Linmas meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Banten memiliki potensi banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Ancaman tersebut perlu diantisipasi, terutama saat memasuki musim penghujan.
Satlinmas juga diharapkan terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah di tingkat masyarakat, termasuk pengelolaan sampah dari sumbernya dan pemeliharaan fasilitas umum.
“Satlinmas adalah penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sehingga program yang baik benar-benar sampai kepada warga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Aslinmas Pusat Reda Manthovani mengatakan organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah kolaborasi untuk membantu pemerintah menangani persoalan sosial, termasuk pengelolaan sampah.
Menurut Reda, anggota Linmas akan dilibatkan dalam kampanye pemilahan sampah rumah tangga. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dipisahkan untuk didaur ulang, sedangkan sisanya diolah menggunakan insinerator.
Ia menyebut hasil pengolahan sampah tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan konblok atau paving block. Cara ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Reda juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan anggota Linmas. Bentuk perhatian itu, antara lain, pemberian perlindungan melalui BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta insentif yang memadai.
Berdasarkan data Aslinmas Pusat per 17 November 2026, Banten menempati urutan kedua provinsi dengan jumlah anggota Aslinmas terbanyak secara nasional. Jumlahnya mencapai 184.782 personel atau sekitar 19,84 persen dari total 931.284 anggota Aslinmas di seluruh Indonesia.
Adapun jumlah anggota Abpednas di Banten tercatat sebanyak 15.332 orang. Besarnya jumlah personel tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban, dan mendukung program pembangunan hingga tingkat desa. (Aep/Red)
