Pemprov Banten Sertifikasi 926 Bendahara Koperasi Desa Merah Putih
TANGERANG, TirtaNews.co.id – Pemerintah Provinsi Banten menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi 926 bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola keuangan koperasi agar mampu menopang kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, KDKMP merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pemerataan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di tingkat desa. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
“Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa,” kata Dimyati saat membuka pelatihan dan sertifikasi bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Senin, 9 November 2026.
Menurut Dimyati, pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan daerah. Karena itu, Pemprov Banten berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengembangkan koperasi tersebut.
Ia menilai, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengelolaan KDKMP. Bendahara, kata dia, harus memiliki kemampuan mengelola administrasi dan keuangan koperasi secara profesional.
“Bendahara harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca,” ujarnya.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari pembentukan organisasi secara administratif. Koperasi harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Menurut dia, Banten memiliki potensi ekonomi di berbagai sektor, mulai industri, perdagangan, pertanian, hingga perikanan. Potensi tersebut perlu dikelola melalui koperasi agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Zabadi menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bendahara tidak hanya bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga menjaga kepercayaan anggota melalui laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Banten Hasbi Sidik mengatakan, kemampuan pengurus mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan koperasi.
Ia berharap peserta mengikuti pelatihan dan sertifikasi dengan serius agar memiliki kompetensi yang teruji dalam mengelola keuangan organisasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono mengatakan, 926 peserta dibagi menjadi dua angkatan. Angkatan pertama diikuti 330 peserta pada 9-12 November 2026. Adapun angkatan kedua diikuti 596 peserta dan dijadwalkan berlangsung pada 16-19 November 2026.
Pelatihan berlangsung selama empat hari, terdiri atas tiga hari pembelajaran dan satu hari uji kompetensi. Peserta yang dinyatakan memenuhi standar akan memperoleh sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (Aep/Red)
