Kemendagri Apresiasi Daerah Tetapkan UMP 2026 Sesuai Aturan, Persiapan Upah 2027 Dimatangkan

JAKARTA, TirtaNews.co.id – Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah diminta mempertahankan konsistensi tersebut dalam penetapan upah minimum 2027.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyampaikan apresiasi itu dalam Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 di Arya Duta Hotel Menteng, Jakarta.
Menurut Restuardy, kebijakan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan. Penetapannya juga berpengaruh terhadap iklim investasi, keberlangsungan usaha, daya beli masyarakat, penerimaan daerah, hingga stabilitas sosial.
“Keputusan tersebut berpengaruh langsung pada keberlangsungan iklim investasi dan usaha, daya beli masyarakat, penerimaan daerah, bahkan stabilitas sosial dan ketertiban umum di wilayah masing-masing,” kata Restuardy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, penetapan UMP menjadi kewenangan gubernur. Adapun upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan gubernur berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota setelah melalui usulan Dewan Pengupahan Daerah.
Restuardy mengatakan persiapan penetapan upah minimum 2027 perlu dilakukan secara cermat. Terlebih, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.
Menurut dia, regulasi baru tersebut dan siklus tahunan penetapan upah minimum menuntut koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar seluruh tahapan berjalan tertib serta sesuai ketentuan.
Dalam evaluasinya, Restuardy menyebut rata-rata UMP 2026 di 38 provinsi mencapai sekitar Rp3,53 juta per bulan. Angka itu meningkat dibandingkan rata-rata UMP 2025 sebesar Rp3,32 juta.
Namun, besaran upah minimum antarprovinsi masih menunjukkan kesenjangan. DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi sebesar Rp5,73 juta, sedangkan provinsi dengan UMP terendah berada di kisaran Rp2,3 juta.
Perbedaan tersebut, menurut Restuardy, menunjukkan bahwa penetapan upah minimum tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan rata-rata upah buruh nasional meningkat dari Rp3,33 juta pada Agustus 2025 menjadi Rp3,42 juta pada Agustus 2026.
Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata UMP nasional. Restuardy mengingatkan bahwa kedua data itu tidak sepenuhnya dapat dibandingkan karena statistik BPS juga mencakup pekerja usaha kecil dan sektor informal yang tidak seluruhnya tercakup dalam ketentuan upah minimum.
Persoalan lain terlihat pada sejumlah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta pertanian masih mencatat rata-rata upah di bawah rata-rata upah minimum.
Karena itu, Restuardy menilai efektivitas kebijakan pengupahan tidak cukup diukur dari besaran angka yang ditetapkan pemerintah. Kepatuhan perusahaan dan pengawasan pelaksanaannya di lapangan juga menjadi faktor penting.
Dalam arahannya, ia menyampaikan enam hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang penetapan upah minimum 2027.
Pertama, seluruh tahapan penetapan upah minimum harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan batas waktu yang ditetapkan pemerintah.
Kedua, Dewan Pengupahan Daerah harus difungsikan secara optimal sebagai ruang dialog antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi, bukan sekadar memenuhi formalitas.
Ketiga, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Keempat, penerapan struktur dan skala upah di setiap perusahaan harus dipastikan berjalan agar kebijakan pengupahan tidak hanya bertumpu pada upah minimum.
Kelima, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan pengupahan yang berkeadilan, kata dia, harus mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan lapangan kerja.
Keenam, pengawasan dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengupahan perlu diperkuat.
Pertemuan tersebut dihadiri pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan, BPS, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan serta kepala biro hukum provinsi se-Indonesia mengikuti kegiatan secara langsung. Sementara kepala perangkat daerah bidang ketenagakerjaan dan kepala bagian hukum kabupaten/kota mengikuti melalui konferensi video.
Sejumlah narasumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan, BPS, serta Pusat Kajian Statistik Sosial Politeknik Statistika STIS-BPS turut memberikan paparan mengenai konsep dan pelaksanaan kebijakan pengupahan.
Melalui pertemuan tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah mempersiapkan penetapan upah minimum 2027 dengan memperhatikan kepastian hukum, kondisi ekonomi daerah, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan dunia usaha. (Husni/Red)
