Kemendagri Dorong Sinergi BPD dan Fintech untuk Percepat Ekonomi Digital Daerah

0
Kemendagri Dorong Sinergi BPD dan Fintech untuk Percepat Ekonomi Digital Daerah
Views: 5

JAKARTA, TirtaNews.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), perusahaan teknologi finansial (fintech), dan dunia usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.

Transformasi digital daerah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan modernisasi sistem pembayaran. Digitalisasi juga harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses keuangan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Forum BPD Leaders Circle 2026 yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta. Forum bertema Collaborate to Compete: Forging Regional Bank × Fintech Partnerships to Accelerate Digital Payments Across Regions tersebut mempertemukan pemerintah, perbankan daerah, regulator, asosiasi industri, dan pelaku teknologi finansial.

Kemendagri diwakili Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana. Ia hadir mewakili Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan.

Rendy mengatakan transformasi digital harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar pengadaan aplikasi atau penambahan kanal pembayaran elektronik.

“Digitalisasi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui tersedianya aplikasi, bertambahnya kanal pembayaran elektronik, atau meningkatnya transaksi nontunai. Keberhasilannya juga perlu diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, perluasan akses keuangan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Rendy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa, 3 November 2026.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu memasukkan agenda digitalisasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Integrasi tersebut dapat diperkuat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini diharapkan mampu menghubungkan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator kinerja, hingga dukungan anggaran.

“Digitalisasi harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar tujuan administratif. Teknologi perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengakses pelayanan publik dan peluang ekonomi,” ujarnya.

Rendy juga menyoroti peran Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan pembayaran digital untuk pajak dan retribusi diharapkan memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi penerimaan daerah.

Di sektor ekonomi produktif, UMKM menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Penggunaan QRIS, mobile banking, dan layanan pembayaran digital dinilai dapat membantu pelaku usaha mempercepat transaksi, memperluas pasar, serta memperbaiki pencatatan keuangan.

Namun, perluasan ekosistem digital harus diikuti peningkatan literasi keuangan dan pendampingan usaha. Pemerataan infrastruktur juga diperlukan agar pelaku UMKM di perdesaan, wilayah terpencil, dan kawasan di luar pusat pertumbuhan ekonomi tidak tertinggal.

Dalam upaya tersebut, BPD dinilai memiliki posisi strategis karena memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kerja sama dengan perusahaan fintech dapat memperluas jangkauan layanan perbankan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta membuka akses pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif.

Adapun dunia usaha diharapkan berkontribusi melalui investasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, dan kemitraan ekonomi berkelanjutan.

Kemendagri melalui Direktorat PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga terus mendorong perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data. Pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan potensi unggulan wilayah sekaligus mengidentifikasi peluang investasi dan kerja sama dengan BPD maupun sektor swasta.

Dengan demikian, inovasi digital tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan target pembangunan daerah, peningkatan daya saing ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

Forum BPD Leaders Circle 2026 menjadi ruang konsolidasi bagi pemerintah, perbankan, industri fintech, dan dunia usaha untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat transaksi digital, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah dan masyarakat. (Husni/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *