Kemendagri Matangkan Kesiapan Lebak dan Toba Kelola Sampah Lewat Program LSDP

0
Kemendagri Matangkan Kesiapan Lebak dan Toba Kelola Sampah Lewat Program LSDP
Views: 10

JAKARTA, TirtaNews.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mematangkan kesiapan Kabupaten Lebak, Banten, dan Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dalam melaksanakan program pengelolaan sampah melalui skema Tugas Pembantuan (TP). Kedua daerah tersebut menjadi sasaran pelaksanaan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), program kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.

Persiapan itu dibahas dalam Lokakarya Penyiapan Tugas Pembantuan Program LSDP yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Senin, 16 November 2026. Lokakarya berlangsung hingga Rabu, 18 November 2026.

Ketua Panitia, Analis Kebijakan Ahli Muda Yoppy Herlyan Juniaga, mengatakan LSDP dirancang untuk meningkatkan kinerja pelayanan persampahan di kabupaten dan kota melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menurut Yoppy, pelaksanaan program melalui skema Tugas Pembantuan memiliki mekanisme berbeda dengan hibah berbasis kinerja atau Performance-Based Grant. Perbedaan tersebut mencakup penganggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian, pengelolaan barang milik negara, pertanggungjawaban, hingga kelembagaan pelaksana di daerah.

Karena itu, ia menilai pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan persiapan administrasi maupun teknis sebelum program berjalan.

Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, saat membuka lokakarya menegaskan bahwa kesiapan daerah menjadi syarat penting dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan. Persyaratan tersebut meliputi kelembagaan, dokumen administrasi, kepastian lahan, dan komitmen pendanaan.

Iwan menjelaskan, pelaksanaan Tugas Pembantuan harus mengikuti tahapan perencanaan formal melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), DIPA, serta Keputusan Menteri yang menetapkan lokasi penerima, alokasi anggaran, dan petunjuk teknis pelaksanaan.

“Tanpa DIPA, tidak ada realisasi keuangan,” kata Iwan.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah mengenai kewajiban pelaporan berlapis. Laporan keuangan disampaikan melalui SAIBA, laporan aset menggunakan SIMAK-BMN, sedangkan laporan teknis dan pengadaan dilakukan melalui SMART, e-Monev, serta RUP/SIRUP.

Sejumlah dokumen pendukung, seperti surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga dokumentasi perkembangan pekerjaan yang dilengkapi koordinat GPS, juga harus dipersiapkan sejak awal.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, Iwan menyebut kedua kabupaten masih menghadapi persoalan dalam pengelolaan sampah.

Di Kabupaten Lebak, sampah yang berhasil dikelola baru mencapai 17,82 persen. Salah satu kendalanya adalah jarak menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang relatif jauh sehingga memengaruhi efektivitas pengangkutan sampah.

Adapun Kabupaten Toba mencatat tingkat pengelolaan sampah sebesar 31,06 persen. Namun, operasional TPA di daerah tersebut masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka.

Kedua daerah juga perlu membenahi organisasi pengelola persampahan, memisahkan fungsi regulator dan operator, serta menyusun standar operasional prosedur. Penyesuaian peraturan daerah mengenai retribusi persampahan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 dan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) periode 2026–2030 turut menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.

Melalui LSDP, pemerintah menargetkan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir pada 2027. Targetnya mencakup pembangunan 116 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) baru, peningkatan kapasitas 182 unit TPS3R, serta pembangunan 41 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Program tersebut juga menargetkan pengurangan sampah yang masuk ke TPA sebesar 47 persen. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah mendorong pembentukan operator pengelola sampah, kerja sama dengan pihak penyerap produk olahan sampah atau offtaker, serta peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan persampahan.

Untuk memastikan tahapan program berjalan sesuai jadwal, penerbitan Surat Permintaan Penawaran Hibah (SPPH) direncanakan pada 22 November 2026. Selanjutnya, penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dijadwalkan pada 4 Desember 2026.

Adapun kepastian lahan pembangunan TPST ditargetkan selesai pada Maret 2027. Sementara persyaratan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) ditargetkan terpenuhi pada Juni 2027.

Selama lokakarya, peserta juga membahas pemenuhan kriteria kesiapan (readiness criteria), mekanisme pengalokasian anggaran Tugas Pembantuan dalam DIPA, peran National Steering Committee, serta pemilihan teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah dan pendampingan dokumen secara khusus untuk Kabupaten Lebak dan Kabupaten Toba. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara rapat terkait alokasi anggaran dan strategi penginputan antara Central Project Management Unit (CPMU) dan Project Implementation Unit (PIU).

Lokakarya tersebut melibatkan jajaran CPMU dan PIU LSDP, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Universitas Indonesia, perwakilan Bank Dunia, serta perangkat daerah dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Toba.

Melalui persiapan tersebut, Kemendagri berharap kedua daerah dapat memenuhi seluruh persyaratan pelaksanaan program sehingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan persampahan dapat berjalan sesuai target. (Husni/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *