Andra Soni Ungkap Lima Strategi Perkuat Keterbukaan Informasi Publik di Banten
JAKARTA, TirtaNews .co.id – Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan lima strategi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Langkah tersebut mencakup pembenahan kelembagaan, digitalisasi layanan, optimalisasi komunikasi publik, keterbukaan data, hingga penguatan peran Komisi Informasi di tingkat desa.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, kebijakan tersebut diharapkan memperluas ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Andra memaparkan lima strategi tersebut dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Strategi pertama adalah memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembenahan ini ditujukan untuk memperjelas tanggung jawab serta meningkatkan koordinasi pengelolaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Kedua, Pemprov Banten mengembangkan digitalisasi layanan melalui aplikasi e-PPID, sistem register permohonan informasi terpusat, dan integrasi berbagai kanal layanan. Sistem tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan.
Strategi ketiga menyasar optimalisasi komunikasi publik melalui media sosial organisasi perangkat daerah (OPD). Andra mengatakan, kanal digital pemerintah tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat sekaligus menangkal disinformasi.
Strategi keempat dilakukan melalui penguatan keterbukaan data pada portal Satu Data Banten. Adapun strategi kelima adalah memperkuat peran Komisi Informasi Provinsi Banten melalui program sosialisasi keterbukaan informasi di tingkat desa yang direncanakan berlangsung pada 2025-2027.
Menurut Andra, keterbukaan informasi harus diikuti peningkatan literasi masyarakat agar informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat. Ia menilai akses informasi juga menjadi instrumen pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Budaya keterbukaan harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi pada seluruh tingkatan badan publik di Banten hingga ke tingkat desa,” ujar Andra.
Ia menegaskan, pembangunan ekosistem keterbukaan informasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah provinsi. Seluruh badan publik hingga pemerintahan desa perlu memiliki komitmen yang sama dalam menyediakan informasi secara transparan dan bertanggung jawab. (Aep/Red)
