Atasi Stunting, Pemprov Banten Bidik Penguatan Ekonomi Desa
SERANG, TirtaNews.co.id – Pemerintah Provinsi Banten mendorong penanganan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya menekan angka tengkes dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program kesehatan, tetapi juga harus menyentuh persoalan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, hingga sanitasi lingkungan.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, pencegahan stunting harus dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat melalui pembangunan desa. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu terlibat dalam menjalankan program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dimyati seusai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa, 3 November 2026.
Menurut Dimyati, penguatan posyandu dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian keluarga. Pemerintah Provinsi Banten juga tengah merancang peningkatan bantuan keuangan desa pada 2027.
“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” kata Dimyati.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan, penanganan stunting melibatkan 20 indikator percepatan penurunan. Namun, hanya sembilan indikator atau sekitar 30 persen yang menjadi ranah sektor kesehatan.
Adapun 11 indikator lainnya atau sekitar 70 persen merupakan intervensi sensitif yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Di antaranya pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, dan sanitasi lingkungan.
Menurut Ati, kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan tempat tinggal turut memengaruhi risiko stunting. Karena itu, ia berharap koordinasi antarlembaga dapat membentuk kekuatan bersama dalam menjalankan program penurunan tengkes.
“Persoalan stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team,” ujarnya.
Ati menyebut prevalensi stunting di Banten tercatat 21,1 persen berdasarkan data 2024. Pemerintah daerah masih menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan Banten menjadi provinsi pertama dalam rangkaian kunjungan kementeriannya untuk membahas penanganan stunting di wilayah perdesaan.
Yandri menilai persoalan stunting berkaitan erat dengan kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja. Menurut dia, pengembangan kegiatan ekonomi di desa dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan,” kata Yandri.
Ia mencontohkan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang yang produknya telah menembus pasar global. Yandri juga mengingatkan pemerintah desa agar memanfaatkan dana desa untuk mendukung program pencegahan stunting.
Menurut dia, penggunaan dana desa perlu disinergikan dengan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat agar penanganan stunting tidak berjalan sendiri-sendiri. (Aep/Red)
