Kemendagri Perkuat Gerakan Indonesia ASRI dan Tata Kelola Sampah
JAKARTA, TirtaNews — Kementerian Dalam Negeri memperkuat Gerakan Indonesia ASRI—Aman, Sehat, Resik, dan Indah—sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri atas instruksi Presiden. Gerakan itu diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Persampahan di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan sekaligus menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan kick off Program Local Service Delivery Project (LSDP).
Kegiatan dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Bangda Restuardy Daud, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, perwakilan kementerian, 30 pemerintah daerah penerima program LSDP, pegiat lingkungan, serta pelajar.
Lebih dari 300 peserta mengawali kegiatan dengan aksi bersih lingkungan di sepanjang Jalan Raya Kalibata, dari sekitar Stasiun KRL Duren Kalibata hingga kawasan depan TMP Kalibata dan lingkungan kantor Ditjen Bina Bangda.
“Ini merupakan aksi nyata Gerakan Indonesia ASRI sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” kata Restuardy dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Agustus 2026.
Kemendagri juga menggelar talkshow mengenai pengelolaan sampah. Forum tersebut menghadirkan pembelajaran dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mengenai teknologi pengelolaan sampah komunal serta pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola sampah berkapasitas besar.
Berbagai inovasi pengelolaan sampah ditampilkan dalam pameran yang terdiri atas 18 stan. Sebanyak 10 pemerintah daerah memamerkan teknologi, aplikasi, hingga produk ekonomi sirkular, antara lain Gerakan Mama Lisa dari Kabupaten Lumajang, teknologi pirolisis Kota Malang, aplikasi PATAGALI Kota Palu, Eco Sort Kota Batu, dan produk kompos dari Kabupaten Purworejo.
Pameran juga melibatkan sejumlah penyedia teknologi pengelolaan sampah. Kemendagri menjadikan kegiatan itu sebagai ruang pertukaran praktik dan referensi bagi daerah untuk mengembangkan sistem persampahan yang lebih modern.
Pada saat yang sama, Kemendagri memulai Program LSDP bersama 30 pemerintah daerah penerima hibah. Sebanyak 157 perwakilan daerah mengikuti rapat teknis untuk membahas perbaikan tata kelola persampahan dengan kapasitas 100–150 ton per hari, dari hulu hingga hilir.
Program yang berlangsung selama lima tahun itu mencakup penyampaian rencana kerja, mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung, indikator kinerja, serta jadwal kunjungan lapangan.
LSDP merupakan program yang memilih 30 daerah setelah melalui proses penapisan terhadap 514 pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar, khususnya layanan persampahan yang terintegrasi.
Kemendagri juga menyasar anak-anak melalui edukasi lingkungan di TK Pertiwi 06 dan SDN Rajawati 01 Pagi. Materi disampaikan melalui kegiatan mewarnai, pembacaan puisi, stand up comedy, dan mendongeng.
Restuardy mengatakan penguatan Gerakan Indonesia ASRI tidak berhenti pada kebijakan dan koordinasi antarinstansi. Gerakan itu perlu diterjemahkan menjadi aksi bersama dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
“Gerakan Indonesia ASRI diharapkan dapat terus berkembang sebagai gerakan bersama yang mendorong terciptanya lingkungan bersih sekaligus memperkuat tata kelola persampahan yang berkelanjutan di daerah,” ujarnya. (Husni/Red)
