Tokoh Gereja Desak Investigasi Independen atas Rangkaian Kekerasan di Papua
YAHUKIMO, TirtaNews – Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman, mendesak pemerintah mengusut secara tuntas berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Desakan itu disampaikan menyusul penembakan pilot Nicholas F. Goselin dan pembakaran pesawat milik PT AMA di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo.
Menurut Yoman, publik tidak seharusnya terburu-buru menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Ia meminta dilakukan investigasi yang independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengungkap pelaku serta kronologi kejadian secara menyeluruh, ungkapnya kepada TirtaNews.co.id, Kamis (9/7/26).
Yoman juga menilai masih terdapat sejumlah kasus kekerasan di Papua yang belum diungkap secara transparan. Ia menyebut beberapa peristiwa, antara lain penembakan pilot Nicholas F. Goselin dan pembakaran pesawat PT AMA di Yahukimo pada Juli 2026, insiden yang melibatkan Pilot Egon Irawan dan kopilot Baskoro di Boven Digoel pada Februari 2026, tewasnya pilot Glen Malcolm Conning di Mimika pada Agustus 2024, serta gugurnya Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Kabupaten Puncak pada April 2021.
Menurut dia, pengungkapan berbagai kasus tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Yoman juga mempertanyakan belum dibukanya akses bagi Komisioner Tinggi HAM PBB, wartawan asing, maupun diplomat asing untuk berkunjung ke Papua. Menurutnya, keterbukaan terhadap pemantauan independen dapat memperkuat akuntabilitas dalam penanganan situasi keamanan di wilayah tersebut.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua semestinya mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang transparan. Menurutnya, keamanan yang dibangun harus memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil dan menghindari munculnya kekerasan berulang.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah terkait pernyataan tersebut. (Jeri/Red)
